PERLAWANAN PETANI JEMBER

Senin, 16 Februari 2004. Siang itu panas matahari cukup menyengat kulit. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat sekitar seribu petani Jember untuk berkumpul, mengikuti Apel Akbar Petani Jember, yang berlangsung di alun-alun Ambulu, Jember. Hadirnya Mantan Ketua Umum PBNU yang juga Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam apel akbar tersebut, sedikit banyak memberikan sebersit harapan bagi masyarakat Jember akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Peristiwa apel akbar petani ini cukup menyita perhatian publik. Bahwa di tengah eforia masyarakat politik Indonesia menyambut Pemilu 2004, para petani Jember justru menggelar apel sendiri, yang jauh dari jargon politik. Mereka mencoba mencuri perhatian, dan mengingatkan para elite politik, bahwa masih ada persoalan besar yang dihadapi petani Jember, yang diwariskan Orde Baru dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Berbagai kekuatan politik yang muncul di era reformasi, nyaris tak ada yang memperhatikan persoalan mereka secara sungguh-sungguh.

Digelarnya apel akbar petani Jember, merupakan representasi perjuangan panjang para petani untuk mempertahankan diri di hadapan kekuasaan. Seperti kesaksian para petani saat berlangsung dialog siang itu dengan Gus Dur di alun-alun Ambulu, yang diwakili oleh beberapa orang, diantaranya Syahid. Syahid menyatakan bahwa sejak tahun 1966 hampir seluruh tanah di Curah Nongko milik petani diambil alih oleh PT Perkebunan (PTP) XII yang dibekingi oleh aparat militer dan Pemda.

Persoalan tataniaga tembakau, yang menjadi tema utama apel petani Jember saat itu, sebenarnya hanyalah satu dari sekian masalah petani Jember. Yang sangat mendasar lagi adalah persoalan konflik tanah yang nyaris merata di semua wilayah Jember, seperti; Ketajek, Curah Nongko, Sukorejo, Silo, Baban, Karangharjo dan Jenggawah tentu saja. Jenggawah, bahkan kini telah menjadi persoalan yang klasik, dengan heroisme petani melawan tentara di zaman Orde Baru. Toh persoalan Jenggawah hingga kini belum tuntas bahkan sebaliknya, menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Seperti dituturkan Koordinator Serikat Tani Sukamakmur (Kecamatan Jenggawah) Tarup, saat ditemui Tim Ngaji Budaya di sela-sela apel akbar Petani Jember. Tarub mengatakan, petani Desa Sukamakmur akan menunggu saat yang tepat. “Apabila pemerintah dan PTP tetap memaksakan kehendaknya secara sepihak, nanti pada saatnya akan timbul perlawanan petani Jenggawah berikutnya. Mungkin lebih parah konfliknya dibanding dengan kasus Jenggawah sebelumnya,” tegas Tarup.

Ungkapan Tarup kiranya bukan ancaman, melainkan representasi tekad untuk mempertahankan hak. Sekian lama dipermainkan kekuasaan, kini petani merasa sudah waktunya untuk bersikap tegas, melawan semua pihak yang hendak menjarah tanah miliknya. 30 tahun bukan waktu yang pendek bagi sebuah penderitaan.

Kisah penderitaan petani Jember, bermula beberapa waktu seusai Gestapu 1965. Atas nama pengusahaan tembakau, PT Perkebunan (PTP) didukung parat militer, dengan semena-mena mengambil tanah para petani, tanpa proses perjanjian jual beli. Imam Masyhuri dan Tarup, keduanya perwakilan petani Jenggawah menceritakan, proses perampasan tanah itu berjalan dengan cara penyuapan terhadap Kepala Desa setempat, sehingga PTP dengan amat mudah memperoleh tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Dari data yang ditulis Hafid (2001), tercatat tanah petani Jenggawah yang mendapatkan status HGU meliputi 3.274 hektare.

Setelah surat HGU berada di tangan PTP, tahun 1970 aparat dari Koramil dan Polsek mengumpulkan warga Jenggawah. Petani diwajibkan mengumpulkan surat petok tanah dengan alasan akan mendapatkan ganti sertifikat tanah. Janggalnya, proses itu tidak dilakukan di Kantor Pertanahan melainkan di PTP. Belakangan, bukan sertifikat tanah yang diperoleh namun di lahan pertanahan petani justru didirikan gudang-gudang tembakau tanpa izin. Tak kurang 187 unit gudang dibangun. Sebagai imbalannya, PTP akan memberi petani 3 ton padi, 6 kwintal jagung dan 8 kwintal kedelai pertahun untuk setiap hektar tanah. Tetapi dari tahun 1970 sampai 1978, petani ditarik iuran dengan dalih pajak setengah hingga 2 ton gabah perhektar. “Saat itu PTP juga melakukan pembabatan terhadap tanaman petani yang terhampar di atas 1.314 hektare,” kata Imam Masyhuri.

Hari Jum’at, 29 Juni 1979 sekitar jam 10 pagi, terjadi perampasan hasil panen kedelai milik Bunawi dan Gojali (Babadan, Jenggawah), yang mencapai 2 ton. Gerombolan perampas ini terdiri atas 15 orang yang semuanya adalah Kades dan Kasun yang difasilitasi oleh PTP. Pada hari yang sama terjadi pengeroyokan terhadap M Amin oleh aparat desa. Peristiwa ini terjadi karena penerapan herkaveling (pendaftaran ulang) tanah oleh PTP.

Pada proses herkaveling ini, petani dipaksa menandatangani kontrak dengan PTP, yang isinya antara lain. Pertama, petani harus bersedia menjadi tenaga kerja PTP (baik dibayar maupun tidak). Kedua, petani harus tunduk pada ketentuan PTP, meskipun ketentuan itu tidak ada dasar hukumnya, sebab ketentuan PTP dianggap sebagai bagian dari hukum. Ketiga, petani harus mau menyetor sebagian hasil panen yang besarnya ditentukan oleh PTP. Pada tahun ini pula, pihak PTP membagikan tanah HGU kepada 69 anggota ABRI dari jajaran Armed yang terletak di Gumukkreang, Ajung. (Moch. Hafidz (2001), Perlawanan Petani Jenggawah, Latinpress, Bogor).

Momen itulah yang agaknya menyulut konflik terbuka antara petani dengan PTP yang dibekingi oleh aparat negara. Petani menolak herkaveling. Konflik kemudian memuncak, PTP dan aparat militer menuduh petani sebagai subversib, komunis dan sebagainya. Sejumlah petani diculik dan ditangkapi. Diantara yang diculik adalah Imam Chudori dan Ny. Aminah. Tetapi petani tidak tinggal diam, mereka membalas dengan menyandera sejumlah anggota Brimob. Ramadhan tahun 1979 menjadi Ramadhan yang panas di Jenggawah. Konflik fisik terjadi dimana-mana.

Upaya meredam ketegangan dilakukan oleh Dandim Letkol TNI AD Soebagio, dengan menggelar pertemuan. Dandim menjamin bahwa paling lambat pukul 18.00 WIB dua petani yang ditangkap (Imam Chudori dan Ny. Aminah) akan dilepaskan. Tetapi ternyata hingga pukul 19.00 keduanya tidak dilepaskan. Maka petani pun membakar gudang-gudang milik PTP. Akibat tindakannya itu para petani ditangkapi dan dijebloskan dalam penjara.

Hari-hari berikutnya merupakan perjalanan yang menyedihkan bagi para petani Jenggawah. Mereka harus menjalani proses hukum berkepanjangan, bahkan kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung. Baru 1 Oktober 1998 tuntutan petani Jenggawah menemukan sedikit titik terang. Dari pertemuan beberapa pihak diantaranya Kasdam, Kapolwil Besuki, Pemda Jatim, Pemda Kabupaten Jember, Dirut PTP dan perwakilan petani, ditandatanganilah kesepakatan bersama. Dua hal pokok dalam kesepakatan itu adalah; Pertama, pemerintah melepaskan status tanah HGU seluas 3.274 hektare untuk kemudian diberikan kepada petani penggarap. Kedua, disepakati kerjasama dalam bentuk kemitraan antara PTPN X Jember dengan petani penggarap tanah bekas HGU PTPN X.

Namun realisasi kesepakatan itu baru dapat dijalankan tahun 2001. Pada 5 Februari 2001, sebanyak 25 petani menerima sertifikat tanah. Tahap berikutnya tanggal 25 Oktober 2001 para petani menerima sertifikat tanah dari BPN Kabupaten Jember. Namun pada tahap yang kedua ini petani mendapatkan perlakuan manipulatif, karena dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jember tanggal 12 Maret 2001 Nomor 07.420.335.34.2001, disebutkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala BPN. Dengan kata lain, para petani tidak memiliki hak penuh atas tanahnya.

Situasi tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu apel akbar petani di Alun-alun Ambulu siang itu, sebenarnya merupakan satu peringatan dan keprihatinan yang sangat mendalam bagi para petani Jember. Sikap mereka adalah jelas, mereka menolak pemberlakuan ketentuan BPN tersebut. Seperti dikatakan Tarup, para petani sedikit pun tak pernah mundur untuk mempertahankan hak mereka. Mereka tidak melayangkan gugatan ke pengadilan, karena mereka tidak mempercayai pengadilan. “Hukum itu milik siapa? Milik yang kuasa kan. Belum ada ceritanya hakim membantu masyarakat petani,” ujar Tarup.

Kini para petani Jenggawah terus berpacu dengan waktu. Sementara opini di media massa mengabarkan kemenangan para petani. Tetapi dalam realitasnya mereka masih terombang-ambing dalam ketidakpastian, hingga sekarang. Kasus Jenggawah mungkin bisa diibaratkan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Akankah tragedi kemanusiaan terulang kembali? (ring/mif)

Bila Kiai NU Membela Petani

Menginjakkan kaki di Jember tidak akan lengkap bila belum merasakan tembakau Na Oogst, tembakau pilihan yang sangat berkualitas. Tembakau ini merupakan produk unggulan sekaligus penyangga utama perekonomian daerah Jember. Tetapi tembakau kini menjadi persoalan sensitif di wilayah ini. Ada anekdot yang kini tengah berkembang di kalangan petani Jember. Bahwa bila seseorang memanen nangka, maka ia akan merasakan manisnya buah nangka. Tetapi kalau petani memanen tembakau maka ia akan dihisap oleh tembakau.

Di balik anekdot ini memang tersimpan persoalan yang serius menyangkut petani tembakau. Biaya produksi, mulai dari bibit, obat, dan biaya perawatan lainnya telah menghisap habis keuangan petani sebelum panen. Dan ketika panen tiba, mereka tidak bisa menikmati hasil panenan, karena seringkali mereka harus tombok. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum ada. Mereka kini sudah pada tingkat pasrah, meratap diri pada Allah SWT, karena mereka betul-betul merasa tak ada pihak mana pun yang mempedulikan nasib mereka.

Melihat kenyataan ini, Pengurus Cabang NU Jember mencoba berempati, dengan menggelar Bahsul Masail (semacam diskusi intensif) pada tanggal 3-4 April 2003, di Pondok Pesantren Nuril Islam. Hasil diskusi intensif selama dua hari tersebut, para kiai akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan para wakil rakyat. Rekomendasi tersebut berisi beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menyediakan permodalan untuk usaha tani tembakau dengan bunga rendah, prosedur yang sederhana dan tidak harus dengan jaminan (kolateral).

Kedua, meminta agar penyediaan modal itu disalurkan melalui bank pemerintah yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya petani tembakau. Ketiga, bahwa pihak yang diperbolehkan melakukan usaha penanaman tembakau adalah petani tembakau. Keempat, pihak pabrikan, sesuai dengan prinsip anti monopoli langsung maupun tak langsung, tidak boleh terlibat dalam usaha pertanian/penanaman tembakau.

Kelima, pemerintah wajib mengusahakan ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, obat dan sebagainya) yang mencukupi kebutuhan petani, dengan harga yang wajar dan berkualitas. Keenam, pemerintah wajib memfasilitasi petani tembakau dengan informasi yang mudah diakses perihal tatacara budidaya tembakau yang inovatif. Ketujuh, pemerintah wajib melindungi petani untuk mendapatkan harga jual tembakau minimal di atas rata-rata harga produksi. Kedelapan, di atas harga minimal seperti yang disebutkan pada poin tujuh, harga jual ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas tembakau yang diidentifikasi dengan alat ukur yang menjamin obyektivitas.

Kesembilan, untuk menjaga proses tawar menawar yang fair, pemerintah diminta untuk membentuk pelelangan tembakau (PPT) dimana petani, produsen dan pembeli dapat melakukan transaksi secara terbuka. Kesepuluh, untuk mengantisipasi adanya hasil tembakau yang karena satu dan lain hal tidak terserap oleh pasar, pemerintah membentuk gudang penyangga (buffer stock) untuk melakukan pembelian darurat. Kesebelas, untuk menghindari pengacauan harga yang dapat merugikan petani, pemerintah harus melarang aksi penyelundupan tembakau dari luar daerah.

Apakah rekomendasi para Kiai NU ini cukup efektif? Tampaknya tidak. Karena beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 2003 Pemda Jember justru mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2003, yang intinya malah memojokkan petani. Dalam Bab III, Pasal 6 ayat 2 perda tersebut, dikatakan bahwa, “Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penanaman tembakau sendiri, kecuali memiliki ijin pengusahaan tembakau.” Ketentuan ini telah menjadi ‘pasal karet’ yang menguntungkan pemerintah tetapi pada sisi lain sangat merugikan petani. Karena perusahaan-perusahaan tembakau memanfaatkan ketentuan ini dengan sangat baik, tentu dengan cara-cara yang konspiratif.

Berbagai kebijakan pertembakauan inilah yang menggelisahkan petani Jember saat ini. Parto, petani dari Glundengan, Kecamatan Wuluhan, mengatakan pendapatannya dari menanam tembakau dulu bisa mencapai Rp 4,5 juta. Tetapi kini hanya mendapatkan Rp 300 ribu saja dalam sekali panen. Hal senada juga dikatakan Komariah, dari desa Panca Karya, kecamatan Ajung, Jember. Ia telah habis-habisan membiayai ongkos produksi. Tetapi setelah panen harga tembakau jatuh di luar perkiraannya. Apa yang telah direkomendasikan Kiai NU ternyata tak dapat membuahkan apa-apa buat mereka.

Maka para petani kini tak lagi mempercayai siapa pun. Para petani yang mayoritas santri ini, kini menyatakan kebulatan tekadnya untuk berjuang merubah nasibnya sendiri dengan kerja kolektif, yakni dengan berhimpun dalam organisasi Kelompok Tani Independen (KTI). Anggota KTI sudah mencapai ribuan petani di seluruh wilayah Jember. Mereka bersepakat untuk tidak percaya lagi pada elite politik yang ada di Jember, karena mereka telah terbukti berkali-kali membohongi petani.

Ketidakpercayaan itu berlanjut hingga kini, di musim Pemilu 2004. Mereka tidak lagi mempercayai partai politik dan elite politik mana pun. Penguasa telah merampas tanah mereka, harga tembakau mereka hancurkan, petani tak dilindungi, konglomerat yang menyengsarakan petani justru dibela. “Silahkan partai-partai menjual propaganda untuk perbaikan kaum tani, tetapi kami tidak akan mempercayai hal itu,” ujar Tarup. Lalu salahkah mereka bila nanti memilih abstain (golput) dalam Pemilu?

KONSTRUKSI WARIA

Kontruksi tentang waria selama ini yang berkembang dimasyarakat dianggap sangat menjijikkan. Ia tidak saja tidak dianggap sebagai identitas gender yang otonom, lepas dari kontruksi laki dan perempuan, lebih dari itu ia dikontruksi sebagai bentuk lain yang harus dibunuh. Haram dalam perpektif agama-agama itulah salah satu dasar waria harus dilarang. Pemahaman atas tels agama selama ini tentang waria memang sangat tidak mengakomodasi keberadaannya. Waria oleh agama agama dianggap kelainan seksual sekaligus kelainan sosial yang harus diberantas. Tafsir tunggal agama dalam bentuknya heteroseksual jelaslah tidak mendapatkan tempat bagi munculnya gerakan homoseksual yang menjadi kebiasaan kaum waria selama ini. Disamping bermasalah dimata agama, waria juga dianggap bermasalah dimata sosial. Hadirnya sosok waria yang berpenampilan molek, bak perempuan “monggoda” yang dietalasekan dijalan jalan besar perkotaan dianggap perusak rumah tangga orang. Bahkan perusak moral masyarakat, terutama kaum laki-laki, sehingga harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat umumnya (tentu yang masuk dalam hegemoni wacana seks tunggal). Atas dasar inipula, negara yang dalam bentuknya seperti polisi, polisi pamongpraja, atau dinas sosial kerapkali melakukan operasi penggerebekakka terhadap pangkalan pangkalan waria, saat beroperasi. Bahkan dalam banyak kasus, seperti belakangan ini yang terjadi di Surabaya, atas dasar penertiban sosial, banyak psk, dan waria mengalami tindak kekerasan oleh aparat negara saat terjadi operasi. Benarkah waria sampah masyarakat? Jawabnya tentu dari perspektif mana kita memandang. Tapi yang pasti, waria khususnya di Indonesia adalah nagia dari komunitas sub altern yang tidak bersuara bebas untuk merepresentasikan kepentingan kepentingannya, termasuk memperjuangkan kepentingan kepentingannya dalam kebijakan politik negara. Seiring dengan suasana demokrasi yang berkembang belakangan ini di Indonesia beberapa kelompok organisasi yang berlatar belakang wariapun muncul. Organisasi kewariaan ini jelaslah hendak memperjuangkan kepentingan kepentingan kolektif mereka. Sebut saja IGAMA (Ikatan Gay Malang), atau Gaya Nusantara (di Surabaya), atau Iwama (ikatan waria malang) setidak tidaknya hendak menyuarakan suara suara perih kaum gay dan waria yang selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama dan negara). Bahkan banyak juga kalangan gay atau waria yang secara pribadi memperjuangkan diri untuk menduduki jabatan jabatan publik. Sebut saja Merlyn di Malang yang secara pribadi mendaftarkan diri menjadi calon Walikota Malang periode 2003-2008. Namun karena status sosialnya sebagai waria ia tidak dianggap memiliki kelayakan untuk menjadi calon walikota Malang saat itu. Kasus perjuangan kaum gay ,seperti Dede oetomo di Surabaya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD perwakilan Jawa Timur pada pemilu 5 April lalu setidaknya juga merepresentasikan kepentingan kaum gay dan waria. Nah, dalam liputan ngaji budaya kali ini hendak mengekspose pergulatan kum waria sehari hari. Mulai di difatwa haram oleh kalangan agamawan, dikerjar kejar oleh aparat negara, sampai mereka mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingan kepentingan mereka. Liputa ini mengambil lokus kecil diwilayah perkotaan surabaya dan malang. Berbagai acara disiapkan oleh masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Salah satu kelompok yang dengan sigap mempersiapkan diri itu adalah Pemuda Muhammadiyah Surabaya. Bersama 9 komponen umat Islam lainnya, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ikatan Remaja Masjid, Nasyi’atul Aisiyah, Pelajar Islam Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Hidayatullah, Pemuda Muhammadiyah mendirikan sebuah gerakan yang dinamakan Posko Anti Maksiat. Menurut Aqib Zarnuji, MAg, Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya yang juga Koordinator Posko Anti Maksiat, tujuan pembentukan Posko Anti Maksiat tersebut untuk memberikan peringatan (warning) bagi pelaku maksiat yang ada di Surabaya. “Kami melihat baik Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun waria, terutama yang dijalan-jalan itu, jelas melakukan protitusi, bahkan sangat mungkin juga terlibat dengan narkoba. Walaupun kami belum memiliki data yang akurat, tapi sekilas melihat tampilan mereka yang soronok, dan mengarah pada pornoaksi itu jelas merupakan tindakan prostitusi. Ini merupakan penyakit sosial yang harus dihabiskan,” tegas Aqib. Masih menurut Aqib, Posko tersebut menggunakan jaringan remaja masjid se-Surabaya untuk melakukan pemantauan di sekitar lingkungannya. Jadi para remaja masjid itu akan menjadi informan atas tindak maksiat yang berlangsung di tengah masyarakat. Hal ini, menurut Aqib, dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2003 yang mewajibkan tempat hiburan malam di Surabaya untuk tutup selama bulan Ramadhan. “Kami memang berharap aparat lebih intensif dalam melakukan ketertiban sosial, sebab mereka yang berwenang untuk memaksa para PSK dan waria untuk menjauhi tindakan maksiat,” lanjut Aqib. Aqib, dan mungkin juga sebagian muslim lainnya, merasa menutup tempat-tempat hiburan dan merazia para PSK dan waria merupakan amal saleh. Karena dengan begitu ia telah menjalankan ajaran Islam untuk menganjurkan kebaikan dan menjauhkan kemunkaran (amar makruf nahi munkar). Namun satu hal yang mungkin sering dilupakan oleh Aqib dan kawan-kawannya, apakah mereka sudah memikirkan alternatif apa yang bisa diberikan kepada para PSK dan waria itu, setelah mereka melarang dan menutup tempat mereka mencari nasfkah? Bukankah waria dan PSK itu juga manusia yang membutuhkan nafkah untuk kehidupannya? Tim Ngaji Budaya sendiri, di malam pertama bulan Ramadhan yang lalu sempat berdiskusi panjang dengan para PSK dan waria itu. Mereka malam itu nyaris tidak memperoleh uang. Mereka menyatakan sedih sekali, karena selama ini mereka selalu dilihat aspek buruknya saja, mulai dari pengganggu ketertiban sosial, sarang prostitusi, kriminalitas dan tempat meruaknya penyakit-penyakit sosial lainnya. Karena itu mereka setiap saat mendapat ancaman razia dari berbagai kelompok masyarakat. Jarang ada pihak yang mau berempati terhadap kelompok ini. Paling tidak itulah yang dirasakan Mbak Yayuk, Ketua Perwakos (Persatuan Waria Kota Surabaya), yang malam itu kami temui di Jalan Irian Barat (yang terkenal dengan sebutan Irba). Ia mengatakan, kehadiran dirinya bersama kawan-kawan waria di Irba tak lebih dari upaya menyambung hidup saja. Jika saja ada perkerjaan yang lebih bagus tentu mereka akan menerimanya dengan suka cita. “Siapa sih mas, yang suka dengan pekerjaan seperti ini? Apalagi orang yang sudah tua seperti saya ini, tambah susah. Saya tidak cantik seperti gadis-gadis itu. Kasarnya saya ini sudah tidak laku. Jadi kalau ndak pandai-pandai usaha, ya bagaimana bisa menyambung hidup,” ujar Yayuk dalam dialek Surabaya yang kental sambil menunjuk beberapa gadis muda PSK. Kegundahan Yayuk setidaknya merepresentasikan bahwa kehidupan saat ini tidaklah ramah terhadap kalangan waria yang dalam kategori sosial menempati jenjang paling bawah dari struktur sosial. Banyak upaya yang sudah dilakukan para waria itu untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Diantaranya dengan membentuk organisasi. Melalui organisasi itulah mereka melakukan aktivitas yang positif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Salah satu organisasi itu adalah Elit Model Waria yang dikoordinir oleh Kiki. Kiki tegas menolak kalau waria hanya dikonstruksi sebagai penyakit sosial yang hanya bisa menebar kemaksiatan. Kiki menyatakan bahwa waria juga memiliki prestasi yang membanggakan. Kiki bersikeras ingin menunjukkan bahwa waria juga memiliki karya, memiliki prestasi kerja layaknya masyarakat lainnya. “Jangan salah, anggota kami juga ada yang memiliki posisi prestesius yang selama ini dibanggakan orang. Kami juga bisa menjadi mitra pemerintah untuk sosialisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Seperti beberapa tahun belakangan ini kami gencar sekali melayangkan kampanye Anti AIDS ke seluruh pelosok masyarakat, termasuk para pekerja seks komersial,” ujarnya. Kiki bersama rekan-rekannya selama ini memang getol untuk memberdayakan keterampilan dan intelegensi kaumnya. Teman-teman Kiki, yang tergabung dalam Elit Model memang semuanya waria, tapi tak semuanya dandan. Banyak juga di kalangan mereka yang sangat maskulin, seperti mereka yang bekerja di sektor publik seperti pegawai bank, atau wiraswasta. Kiki sendiri mengakui ada waria yang jahat, tetapi tidak bisa kalau dikatakan semua waria jahat. Namun repotnya, selama ini masyarakat pada umumnya (mainstream) sudah memiliki gambaran bahwa semua waria jahat. Hal ini sangat berbeda dalam memandang orang laki-laki dan perempuan, yang selalu bisa dipilah mana yang jahat dan mana yang tidak. Kiki dan teman-temannya yang tergabung dalam Elit Model Waria, hendak menyampaikan pesan kepada publik bahwa waria juga bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi publik, tak hanya bisa menjual diri. Kalangan waria seperti Kiki dan Mbak Yayuk sangat berharap kontruksi buruk yang selama ini dilekatkan kepada waria segera dikurangi kalaupun toh tak bisa menghilangkannya. Totalitas kalangan waria yang tergabung dalam Elit Model untuk memperjuangkan citra positif bagi waria agaknya bukan sekedar bualan kosong. Ragam prestasi telah banyak mereka ukir. Dalam kesaksiannya, banyak kalangan waria yang menjadi wiraswasta seperti; kepemilikan salon, kepemilikan perusahaan garmen, kepemilikan sekolah-sekolah modeling yang justru membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Contohnya apa yang dilihat Tim Redaksi Ngaji Budaya beberapa waktu lalu di rumah Kiki di daerah Sepanjang, Sidoarjo. Saat itu Kiki dan kawan-kawannya baru saja mengantarkan delegasi Jawa Timur untuk mengikuti kontas Ratu Waria Indonesia, yakni Sopie. Dalam kontes tersebut Sophie berhasil menggondol tropi nasional, dan selanjutnya mereka mewakili Indonesia dalam kontes Ratu Waria Sedunia di Pattaya, Thailand. “Jadi jangan salah Mas, waria itu juga punya rasa nasionalisme. Kami membayangkan suatu saat nanti kami akan menjadi Ratu Waria se Dunia, dan Lagu Indonesia Raya berkumandang disana, alangkah terharunya kami,” ungkap Kiki menerawang. Apa yang dibayangkan Kiki bukanlah mimpi. Karena beberapa waktu lalu Indonesia memang pernah memenangkan Miss Universe (waria) di Amerika Serikat. Saat itu yang mewakili Indonesia adalah Cheny Han. Jelaslah ini prestasi kalangan waria yang bisa dipersembahkan untuk bangsanya. Di luar kontes-kontes itu, para waria yang tergabung dalam Elit Model juga memiliki kegiatan sosial. Setiap bulan mereka secara khusus meluangkan waktunya untuk membuat agenda-agenda sosial berkunjung ke panti-panti asuhan, memberikan sumbangan ke tempat-tempat ibadah, mengikuti acara buka puasa bersama, sahur bersama, menyumbang waria manula. Semua kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama, namun sangat jarang media yang mengekspos kegiatan mereka. Toh semua upaya yang dilakukan oleh para waria semacam Kiki atau Yayuk, tak juga mampu untuk meruntuhkan image publik yang terlanjur melekatkan dengan dunia waria sebagai dunia malam yang serba hura-hura, dunia prostitusi dan narkoba. Namun para waria itu terus berupaya melawan pandangan mainstream yang tak menguntungkan itu dengan kegiatan-kegiatan riil yang bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat di sekitarnya. Memang itu semua membutuhkan proses yang panjang, yang tentu semua kalangan terutama tokoh-tokoh masyarakat dan agama memiliki peran sentral dalam membentuk persespsi tentang waria. Jika memang kita memiliki komitmen terhadap demokrasi dan pluralisme, seharusnya kita mau berbagi hati dan ruang kepada kaum minoritas dan marjinal seperti waria ini. Islam sendiri sangat menghargai keberagaman manusia. Islam ingin mengangkat harkat semua umat, bukan menghancurkannya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kenapa kita mesti menghardik mereka, dengan mengatasnamakan Islam pula?