KH. MASDAR FARID MAS’UDI

Berakar Pada Tradisi Bervisi Modern

Namanya belakangan semakin santer dibicarakan, ketika Rais Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudz lewat Qarar Syuriah tanggal 16 Mei 2004 di Rembang Jawa Tengah lalu menunjuknya sebagai pelaksana harian (PLH) PBNU menggantikan KH Hasyim Muzadi yang sementara non aktif karena menjadi kandidat capres PDIP.

Menurut sebuah sumber di Syuriah, kenapa yang ditunjuk sebagai PLH bukan dari jajaran Tanfidzyah, karena untuk mengemban peran Ketum PBNU, minimal harus memenuhi dua syarat: Pertama secara politik netral, bukan partisan. Kedua, memiliki kapasitas keilmuan agama. Ia harus mampu menjadi jubir NU sebagai Organisasi Keulamaan terbesar. Masdar, kata sumber itu, memenuhi kedua syarat yang dimaksud.

Keputusan ini tentu saja menyimpan “bola panas” baik untuk dirinya dan untuk NU secara institusi. Mau kemana arah NU dalam pilpres ketika itu, adalah pilihan sulit. Tarik menarik kepentingan baik ditubuh NU sendiri maupun dengan kekuatan politik di luar NU menjadikan NU dalam posisi dilematis. Namun, dengan ketenangan dan nalar kepemimpinannya tokoh yang terkenal dengan dua bukunya Agama Keadilan, Risalah Zakat [Pajak] Dalam Islam (1991), dan Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita (1996) sanggup melewati masa transisi itu sehingga dalam pemilu pilpres pertama dan kedua NU secara institusi tetap netral.

Masdar yang ketika itu menjabat Wakil Katib Syuriah PBNU, mengakui serba dilematis, tapi keiginan untuk membangun kembali NU sebagai kekuatan moral bangsa, bukan sebagai kekuatan politik menjadi “mainstrem” gerakannya, karena NU adalah organisasi keulamaan yang kekuatan intinya pada otoritas moral. Keinginan dan semangat itulah yang membuatnya tetap konsisten menjaga “track” NU sesuai mandatnya untuk tidak dijadikan “kendaraan politik” sesaat. Tetapi, dalam situasi dilematis itu Masdar pun mengakui gamang dalam menghadapi pilihan-pilihan kebijakan ditengan situasi genting itu, dan yang terpenting, kata Masdar adalah bagaimana NU secara institusi selamat dari tarik menarik kekuatan politik dan tetap bersikap netral.

Keberhasilan mengawal NU pada masa transisi tersebut menjadi investasi bagi Masdar untuk dicalonkan sebagai ketua umum PBNU kelak, setidaknya ada suara di bawah yang menginginkan perubahan menginginkan dirinya menjabat ketua umum PBNU. Hal itu bukan semata-mata instan, tetapi tokoh yang terkenal sebagai sosok lokomotif pembaharu dalam tubuh NU ini sebelumnya dikenal kritis, analitis, progresif, dan kadang kala mengagetkan.

Miliki “Trah” Kyai

Masdar lahir dari ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto%, tahun 1954. Ayahandanya, Mas’udi bin Abdurrahman, adalah seorang kyai masyarakat melalui kegiatan ta’lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kyai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.

Tamat sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Mbah Kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Mbah Kyai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan klas 3 Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.

Tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk ngajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. “Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan”, katanya. Dalam kapasitasnya sebagai aspri inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang salaf (klasik) maupun yang kholaf (modern).

Tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits. Di masjid Jami’ IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-balah (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa.

Berbagai seminar ilmiyah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-psat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.

Berbagai karya ilmiyah berupa makalah, artikel dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh, bukan kumpulan karangan adalah: 1) AGAMA KEADILAN; Risalah Zakat / Pajak dalam Islam; 2) Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Yang terakhir ini, pada tahun 2002, bahkan telah diterbitkan dalam versi Inggris berjudul “Islam & Women’s Reproductive Rights” oleh Penerbit Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malysia.

Kiprah Pemikiran

Yang paling menonjol dari Masdar F Mas’udi adalah kiprahnya di bidang pemikiran keagaman yang sering kali dianggap mengagetkan. Secara garis besar pemikiran Masdar ini dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebutnya Islam Pembebasan, Emansipatoris, atau al-Islam at-Taharruriy. Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, Islam Taharruri ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang kini banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib) maupun antitesanya Islam Fundamentalis (Isfund). Bahkan Islam Taharruri ini bisa dikatakan kritik terhadap kedua wacana atau gerakan Islam tersebut.

Sebagaimana diketahui Islib maupun Isfund mengambil fokus utamanya pada issu polarisasi Islam dan Barat. Islib seolah menyuarakan aspirasi dan nilai-nilai Barat ke dalam Islam, sementara Isfund justru hendak meneguhkan identitas Islam untuk melawan Barat. Maka pertengkaran antara keduanya pun banyak terjebak pada issu-issu seperti jilbab, kawin campur, aurat, jenggot, gamis, dan issu-issu sejenis yang berkisar pada perebutan identitas (syi’ar) Islam vs Barat.

Islam Taharruri, di lain pihak, ingin mengundang perhatian pada persoalan-persoalan riil keumatan – kerakyatan yang secara akut menghimpit lapisan besar masyarakat yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Maka agenda yang diusung pun berbeda, yakni: pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan yang merata dan murah, jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak, pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) yang memihak rakyat. Kata kuncinya adalah kemashlahatan orang banyak (mashalih arraiyah).

Bagi Masdar, Islam datang ke bumi bukanlah untuk kepentingan Allah (yang maha Kaya) maupun ajaran Islam itu sendiri (yang sudah sempurna). Islam adalah rahmat Allah bagi umat manusia untuk kemuliaan martabat manusia sendiri secara lahir-batin, jasmani-ruhani, personal-sosial. Oleh sebab itu, keberislaman, harus dibangun melalui empat tahap pembebasan: pertama %3; adalah kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan; kedua, mendefinisikan akar problem kemanusian itu secara kritis; ketiga, merumuskan kerangka perubahan (transformasi); dan keempat, langkah-langkah praksis pembebasan itu sendiri. Dalam keseluruhan empat langkah keberislaman itu, Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, merupakan sumber inspirasi, motivasi dan petunjuk (guidence/ al-huda) yang tidak pernah kering. “Tanpa kerangka keberislaman seperti itu, rasanya sulit Islam bisa menjadi motor perubahan yang mempu membawa umat manusia keluar dari tata kehidupan yang semakin disesaki dengan kezaliman sekarang ini”, katanya.

Sejumlah gagasan orisinal (nyleneh?) telah muncul dari pikiran Masdar yang secara paradigmatik memang bertolak dari kepedulian mendalam terhadap problem-problem kemanusiaan dimaksud. Yang paling diseriusi adalah penafsirannya kembali atas ajaran ZAKAT yang tertuang dalam bukunya (1991) setebal 250-an halaman. Bertolak dari problem ketidakadilan menyeluruh yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran teknis, zakat adalah konsep perpajakan yang ada pada kewenangan negara/pemerintah untuk redistribusi pendapatan secara radikal agar supaya kesejahteraan tidak hanya berputar-putar di tangan orang-orang kaya saja. Kaila yakuuna dulatan bainal aghniya-a minkum (al-Hasyr: 9). Ashanaf delapan, menurut Masdar, adalah acuan penyusunan anggaran belanja negara, di pusat maupun daerrah) dengan pemihakan yang jelas dan terukur kepada kepentingan masyaralat luas, terutama yang lemah.

Menyusul kemudian, konsepnya yang tidak kalah kontroversial tentang “peninjauan kembali waktu pelaksaaan ibadah haji”. Titik tolaknya adalah keprihatinan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan Muaishim tahun 1992 dengan korban lebih dari 2000 jemaah yang mati mengenaskan karena terinjak-injak. Musibah itu dari tahun ke tahun sampai sekarang masih saja terjadi, akibat terbatasnya ruang (space) pelaksanaan ibadah haji yang semakin tidak seimbang dengan jumlah jemaah yang terus meningkat sampai 2 juta lebih. Untuk ini, Masdar menawarkan solusi tuntas, agar umat Islam kembali kepada ketentuan waktu pelaksanaan ibadah haji yang secara jelas (sharih) disediakan al-Qur’an, Al-hajju asyhurun ma’luumat/ bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum (Al-Baqarah: 192). Yakni: Syawal, Dzul Qa’dah dan Dzul Hijjah. “Dengan kembali kepada ayat ini, maka 10 juta jemaah haji/tahun pun tidak perlu ada kesulitan”, katanya sambil meyakinkan bahwa dengan pertumbuhan jumlah umat Islam dan kesejahteraannya jemaah haji pasti akan terus berlipat ganda jumlahnya.

Dalam hal ini Masdar menolak anggapan telah mengabaikan hadits Nabi yang mengatakan, Al-hajju arafah (Puncak haji itu wuquf di Arafah) maupun hadits Khudzu ‘anni manasikakum (Ikuti aku tatacara hajimu). Menurutnya, hadits itu harus diamalkan tapi tidak boleh menganulir (ilgha) ayat Al-Baqarah: 192 yang begitu sharih dan jelas lebih tinggi kedudukannya. Caranya, ayat dan hadits-hadits tadi harus diacu sesuai dengan kapasitas masing-masing: Ayat “al-hajju asyhurun ma’lumat” diacu untuk patokan waktu, dalam arti hari-harinya; Hadits “al-hajju ‘arafah” diacu untuk tempat, bukan hari wuquf, dan hadits “khudzu anni manasikakum” diacu untuk tatacara, urut-urutan manasik dan waktu jam-jamnya.

Gagasan-gagasan nyleneh (orisinal ?) ini bagi Masdar sendiri ibarat pisau bermata dua: Di satu pihak membuat kalangan kyai sepuh NU waswas karena pikiran-pikiran itu terasa terlalu maju. Di lain pihak, membuat orang-orang diluar NU justru harus meninjau kembali tuduhan steretipe mereka bahwa NU hanyalah himpunan orang-orang jumud dan beku. Gagasan-gagasan seperti dilontarkan Masdar dan seniornya seperti Gus Dur dan Gus Mus, bahkan Kyai Sahal, justru membuktikan sebaliknya. Kebekuan yang mendera dunia pemikiran Islam selama ini tampaknya justru akan dicairkan oleh NU sendiri. Untuk ini Masdar berpegang pada garis Rasulullah saw, bahwa berbagai pamahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalakan: Almuslimuuna ala syuruthihim, illa syarthan ahalla haraman atau harrama halalan” (al-Hadits).

Tentang gagasan-gagasannya yang nyleneh itu, Masdar berujar, bahwa pada akhirnya terserah para ulama dan umat sendiri untuk menilai. “Jika dianggap lebih menjanjikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash, tentu suatu saat akan diterima. Tapi jika dibuktikan sebaliknya, ya ndak apa-apa, dan saya siap bertobat dan menariknya kembali”, katanya. Tapi diakui, bahwa yang paling dia berharap dipahami oleh umat dalam waktu dekat, adalah tafsirannya tentang zakat sebagai mandat negara untuk redistribusi kesejahteraan dan keadilan, terutama bagi rakyat miskin dan yang dilemahkan (mustadl’afiin).

Ke-NU-an dan Ke-Indonesia-an

Masdar berpendapat, bahwa “Almuslimuun al-Indonesiyyun kulluhum nahdliyyun, illa man aba/ Semua orang Islam Indoensia adalah NU, kecuali yang menolak”. Dalam pada itu, dalam pikiran Masdar, NU adalah inti Indonesia. Bukan saja kerana NU merupakan wadah untuk bagian terbesar umat Islam Indonesia. Akan tetapi dalam NU juga ada ke-Indonesia-an yang menyatu dengan jiwa ke-Islam-an. Singkatnya, NU adalah Islam Indonesia.

Ibarat kereta, katanya, Indonesia adalah kereta dengan 10 gerbong penumpangnya. Sembilan gerbong diantaranya gerbong umat Islam, dan 6 diantaranya adalah gerbong NU. Tesis ini memastikan, bahwa tidak ada Indonesia yang maju, tanpa umat Islam ikut maju; dan tidak ada umat Islam maju, kalau NU ditinggalkan di belakang, seperti yang terjadi sampai hari ini. Kenapa setelah lebih 30 tahun Orde Baru membangun tapi Indonesia tetap tertinggal dari negara-negara tetangga? Jawab Masdar tegas, “karena Orde Baru sengaja membiarkan NU tetap tertingal di belakang!”

Sementara itu, bagaimana pun Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, harus menjadi negara maju, bermartabat dan terhormat dimata dunia. Keharusan itu, menurut Masdar, hanya bisa dicapai kalau Indonesia berhasil membangun dirinya sebagai negara kebanggan dari dunia Islam di abad 21 modern ini. Inilah tantangan sejarah dan peradaban yang sungguh berat dan mulia bagi seluruh bangsa Indonesia dan warga NU khususnya.

Di dunia ini, kata Masdar, masing-masing umat agama dunia sudah memiliki negara kebanggan. Barat Eropa dan Amerika adalah kebanggaan umat Injil; Israel dengan segala cara ingin menjadi negara model bagi umat Taurat; Jepang dan Thailand, boleh diaku sebagai negara kebanggan umat Budha; dan China tengah tumbuh menjadi kebanggan umat Konghucu. Tapi, mana negara kebanggaan umat Islam?

Menurut keyakinan Masdar, ka’bah dan ibadah haji biar tetap di Makah dan makam Nabi tetap di Madinah. Akan tetapi Indonesia adalah yang paling layak menjadi negara model dan kebanggan dunia Islam di abad modern ini, karena beberapa alasan yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam lainnya: Pertama, penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. Kedua, sumberdaya alamnya yang luar biasa kaya; Ketiga, letak strategis wilayahnya yang mempertemukan dan sekaligus menjadi gerbang masuk keluar lalu lintas berbagai benua. Keempat, akar budaya dan sejarah peradabannya. Kelima, yang sungguh penting, adalah kematangan demokrasi dan pluralismenya.

Mewujudkaan Indonesia sebagai negara kebanggan dunia Islam inilah letak tanggungjawab besar umat Islam Indonesia dan NU terutama. Tanggungjawab ini hanya bisa diwujudkan, bukan terutama dengan aktif memperebutkan kekusaan dengan menjaul murah umatnya. Tapi dengan memajukan tingkat keterdidikan, kecerdasan dan kesejahteraan umat dan bangsanya. Untuk itu, bagi Masdar, NU harus kembali dan istiqomah pada cita-cita awal dan sekaligus jatidirinya, yakni sebagai wadah keulamaan untuk memuliakan Islam dan umat manusia. Dan inti keulamaan sebagai essensi ke-NU-an, katanya, adalah wawasan keilmuan dan moralitas dalam amal perhidmatan nyata yang berkualitas untuk umat dan bangsanya.

Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi Masdar F Masudi diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena ‘dosa’ memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setalah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa mass media ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am dibidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.

Sebagai kordinator program P3M ( Prhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 – 1990. Di lain pihak, didukung oleh Rabitah Ma’ahid Islami (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman Salaf melalui berbagai halqah. Dimulai dari halqah Watucongol tahun 1989 dengan tema “Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual”, kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikut sertaan para kyai baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Salah satau diantara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.

Sejak 4 tahun terakhir Masdar F Mas’udi, yang sempat kuliah Program Filsafat di S-2 ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademikin yang unggul sesuai dengan namanya. Yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik. Mulai tahun 2004 merintis cabang di Depok, Bogor, dengan program yang sama.

Kini selain sebagai Katib Syuriah PBNU, Masdar F Mas’udi aktif di : P3M sebagai ketua/direktur utama; di Komisi Ombudsman Nasional sebagai Anggota; dan di Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) sebagai anggota

Iklan

KIAI MAHFUDZ ANWAR

KH. Mahfudz Anwar adalah salah seorang ulama kharismatik yang  memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat mumpuni. Tiga cabang ilmu dasar dikuasai dengan sangat mendalam yakni fikih, tafsir dan ilmu falak (astronomi). Selain ketiga bidang itu, KH. Mahfudz Anwar juga dikenal sebagai seorang Muhaddits [ahli hadits], Sufi [ahli tasawuf], dan ahlul lughah [ahli bahasa/ etimolog].

Kemampuan yang dimilikinya itu  tidak lepas dari latar belakang keluarga yang membimbingnya, lembaga pendidikan yang menempanya, dan perjuangan sosial kemasyarakatan yang dijalaninya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Tetapi diantara sekian banyak ilmu yang dikuasai ia lebih dikenal sebagai seorang pakar ilmu falak, yang ditekuni hingga akhir hayatnya.

Masa Pembentukan

Kiai yang hafal al Quran itu dilahirkan di Paculgowang Jombang  12 April 1912 M   dari pasangan  Kiai Anwar Alwi dan Nyai Khadijah, ia anak keenam dari 12 orang bersaudara. Ayahnya adalah pengasuh Pesantren Pacul Gowang, generasi kedua. KH. Anwar Ali satu periode dengan KH. Moh. Hasyim Asy’ari, Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Mereka sama-sama murid KH. Kholil Bangkalan Madura. Selain KH. Hasyim, KH. Abdul Karim [pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri] dan KH. Ma’ruf [Kedunglo Kediri] juga teman karibnya. Kiai Anwar Alwi juga murid KH. Mahfudz Termas Pacitan yang berdomisili di Makkah ketika studi di sana.

Melihat latar belakang keluarga yang berbasis pesantren itu sangat wajar apabila KH. Mahfudz Anwar tumbuh dalam suasana religius dan keilmuan agama yang tinggi Saat itu Pesantren Tebuireng telah muncul sebagai pesantren terkenal kualitas keilmuannya, kenyataan itu membuat Kiai Anwar Ali memondokkan anaknya ke sana. Jarak antara Tebuireng dengan Paculgowang hanya  sekitar 3 km. Maka dikirimlah Mahfudz kecil  ke Pondok Pesantren Tebuireng untuk menimba ilmu dari Kiai Hasyim.

Masa pendidikan Mahfudz banyak dihabiskan di Tebuireng, ditempuh mulai dari kelas shifir awal, tsani, tsalis, (kelas 1 sampai kelas VI) Ibtidaiyah.  Karena kecerdasannya yang tinggi maka ketika mencapai kelas IV ia sudah ditugasi untuk mengajar adik kelasnya, padahal umumnya tidak jauh beda atau lebih tua darinya. Ini menunjukkan bahwa Mahfudz kecil memang sudah kelihatan kecerdasannya. Baru setelah lulus kelas VI, ia diangkat menjadi guru resmi di Pesantren Tebuireng. banyak murid ustadz Mahfudz yang nantinya menjadi orang besar, pemimpin masyarakat,  misalnya KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Tholhah Hasan bahkan Kiai As’ad Syamsul Arifin sempat berguru padanya.

Selain kepada Kiai Hasyim, Mahfudz  juga belajar kepada  Kiai Ma’shum Ali, seorang ulama besar, ahli falaq  dan pencetus nazam Ilmu Sharaf  yang sangat heboh di Timur Tengah.  Kiai Ma’shum Ali adalah Direktur Madrasah Tebuireng. Posisi penting itu ia duduki baik karena keilmuannya juga karena menantu KH. Hasyim Asy’ari dengan putrinya Hj. Khoiriyah Hasyim. Pada saat yang sama ia juga mengasuh pesantren sendiri di Seblak, tidak jauh dari situ. Pada kiai muda itu Mahfudz khusus mempelajari ilmu falaq, dan ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam disiplin itu. Hal itu bisa dipahami mengingat sejak usia belasan tahun, Mahfudz  sudah belajar ilmu itu. Karena itu meski usianya belum genap 20 tahun, kata Kiai Sahal Mahfud, ia  sudah disegani oleh santri Tebuireng.

Sebagai santri yang menonjol kepandaiannya, akhirnya Mahfudz diambil menantu oleh Kiai Maksum, karena itu ketika Kiai Maksum meninggal  pada usia yang sangat muda, 33 tahun tepat pada tahun 1933, maka kepemimpinan pesantren Seblak diserahkan kepada ustadz Mahfudz. Kesibukan mengurusi pesantren di Seblak tidak membuat Kiai Mahfudz melupakan Tebuireng ia tetap mengajar di Tebuireng.  Walaupun sudah menjadi pengasuh pondok pesantren dan sudah menguasai sederet ilmu dengan mendalam, namun semangat belajar Kiai Mahfudz tidak pernah padam. Diantara sekian ilmu yang terus giat dipelajari adalah ilmu falaq sayang guru di bidang itu Kiai Ma’shum Ali keburu meninggal dunia, karena itu  langsung belajar falaq lagi kepada Mas Dain, seorang santri seniornya yang menjadi kepala pondok Seblak, yang masih terbilang cucu Kiai Rahmat Kudus.  Karena minatnya sangat besar maka ia belajar dengan tekun dan teliti, sehingga bisa menyerap ilmu gurunya itu dengan cepat.

Ilmu Falak Sebagai pilihan

Sebagai seorang ulama yang mumpuni, Kiai Mahfud menguasai berbagai disiplin keilmuan, antara lain fikih, tafsir dan falak. Dari sekian itu semua dikuasi, tetapi paling ditekuni adalah ilmu falak. Setelah betul-betul menguasai falaq, maka diskusi dan perdebatan dengan mitra belajarnya menjadi semakin seru. Mereka terus mengasah ketajaman analisis masing-masing melalui forum musyawarah sebagai ajang berdebat untuk memperkokoh argumen dan menghindupkan suasana kailmuan yang jarang diminati itu Maka tidak heran, apabila Kiai Mahfudz dan Mas Dain dalam tempo yang  selatif singkat mampu menjadi seorang pakar falaq yang betul-betul mumpuni. Momentum paling tepat untuk menguji kepakaran mereka adalah pada saat rukyatul hilal (penentuan) awal Ramadlan dan Syawal, sebuah momen yang akurasinya sangat ditunggu oleh masyarakat. Maka, setiap menjelang Ramadan dan Syawal, Kiai Mahfudz dan Mas Dain pergi ke gunung Tunggorono, sebelah barat kota Jombang sekitar 2 km, untuk melakukan rukyah (pemantauan), melihat bulan setelah diperhitungkan sesuai dengan hasil hisab (perhitungan)  masing-masing.

Walaupun ilmu dan caranya sama,  namun seringkali hasilnya tidak sama. Yang satu mungkin mengembangkan satu cara menjadi cara yang lebih cepat dan cerdas, yang satu tetap istiqomah dengan cara lama. Setelah proses rukyah selesai mereka kembali ke pondok mendiskusikan hasil rukyah masing-masing. Perdebatan, untuk adu argumentasi dan ketajaman menganalisa serta kecermatan dalam mengamati hilal [tanggal] menjadi kunci kemenangan. Akhirnya, siapa yang paling benar dan kuat dalilnya yang keluar sebagai pemenang. Kiai Mahfudz sering menang dalam ajang perdebatan ini. Menurut penuturan Kiai Masduki, kelebihan Kiai Mahfudz  mampu menghitung almanak secara akurat lima tahun kedepan. Tetapi untuk menjaga akurasinya ketika membuat almanak selalu gabung dengan Kiai Zubair Selatiga.

Dengan kecemelangannya dalam ilmu falaq ini semakin mengukuhkan kualitas keulamaannya dan kelebihannya diatas ulama yang lain. kebanyakan ulama, khususnya ulama NU hanyalah menguasai ilmu fiqh. Jarang dari mereka yang memiliki kepakaran langsung bidang kikih, tafsir dan sekaligus falak sehinga pamor Kiai Mahfudz semakin tampak diluar pesantren, di masyarakat sekitar. Walaupun keahliannnya langka, tetapi ia masih bisa berkomunikasi dengan rakyat melalui berbagai keilmuan yang dimiliki, akibatnya ia  sering diundang mengisi acara pengajian kampung.

Berkarir di NU

Kiai ini tipe kader NU karis, ia menempuh jalur organisasi ini dari yang paling bawah sebagai pengurus ranting (desa) Seblak. Dari situ naik ke MWC [Majlis Wakil Cabang] tingkat kecamatan, dan akhirnya masuk ke jajaran PCNU [pengurus Cabang Nahdlatul Ulama]. Bahkan ia menjadi  Rais Syuriyah dua periode berturut-turut. Periode pertama mulai tahun 1986-1989, periode kedua mulai tahun 1989-1992. Apabila ada kegiatan lailatul ijtima’ [setiap tanggal 15 bulan Hijriyah] sebulan sekali. Waktu itu, Kiai Mahfudz beserta rombongan seperti Kiai Bisyri Syansuri, Kiai Wahab Hazbullah, Kiai Fattah, Kiai Abi Darda’, dan Kiai Sholihuddin menghadiri acara tersebut dengan naik sepeda dan bawa bekal makanan sendiri-sendiri, sementara  tempat berganti-ganti.

Dari NU Cabang Jombang kemudian dipromosikan sebagai pengurus NU Wilayah Jawa Timur. Di sana ia  aktif mengikuti musyawarah atau bahtsul masa’il. Ketenaran fiqhnya  mulai kelihatan tatkala beliau mengikuti forum bahtsul masa’il Kiai Jombang yang diadakan di Masjid Kauman Lor. Forum bahtsul Masa’il Kauman Lor itu dihadiri oleh para Kiai besar NU, seperti Kiai Wahab Hazbullah, Kiai Bisyri Syansuri, Kiai Adlan Ali, Kiai Fattah Tambak Beras, Kiai Hamid, Kiai Khalil Sokopuro, Kiai Mansur Anwar, dan Kiai Mahfudz Anwar sendiri.

Keterlibatan Kiai Mahfudz dalam batsul masa’il ini sangat besar. Ia aktif menjawab dan mengemukakan argumen dengan dalil-dalil fiqh, tafsir, dan lain sebagainya yang dianggap mu’tabar dalam kalangan Nahdliyyin. Karena kedalaman dan kehati-hatiannya dalam memutuskan hukum inilah, sehingga para ulama peserta sering menyerahkan hasil musyawarah kepada Kiai Mahfudz untuk ditashih. Apabila Kiai Mahfudz tidak datang di acara bahtsul masail, beliau selalu mengirimkan jawaban tertulis.

Intensitas musyawarah ini terus berlanjut sampai ke forum bahtsul masa’il PWNU Jatim dan dalam Muktamar NU. Kiai Mahfudz aktif di PWNU Jatim sekitar tahun 1965-1970-an. Menurut penuturan Kiai Taufiqurrahman salah seorang menantunya, ketika terlibat dalam bathsul masa’il Muktamar, pendapat Kiai Mahfudz selalu keras, dalam arti yang paling shahih, yang paling muktamad, dan yang paling rajih. Ia sangat gigih mempertahankannya, sehingga kalau ada Kiai Mahfudz, suasana perdebatannya menjadi seru, penuh dengan adu dalil secara bergantian. Karena Kiai Mahfudz tidak mau mengalah, seringkali musyawarah batshul masa’il tersebut berakhir dengan mauquf [dipending].

Walaupun demikian, Kiai Mahfudz bukannya tidak mau mengalah dalam adu argumentasi [dalil] ketika bathsul masa’il, namun ia mencari pendapat ulama yang paling shahih dan muktamad. Baru bersedia mengalah jika menemukan ta’bir lebih sharih, jelas, muktamad, apalagi pengarangnya seorang ulama besar semisal Nawawi dan Rafi’i, atau Al-Ghazali dan Ibnu Abdis Salam.  Ini dilakukan semata untuk   mendapatkan jawaban yang benar dan rajih.

Dari kedalaman ilmu dan kehati-hatiannya tulah, akhirnya ia dipromosikan lagi dalam kepengurusan PBNU sekitar tahun 1960-an, bersama Kiai Wahab Hazbullah dan Kiai Bisyri Syansuri. Namun, karena kepakaran beliau yang sulit tertandingi orang lain ada pada ilmu falaq, maka ia diserahi tugas untuk memegang Ketua Lajnah Falakiyah PBNU sampai tahun 1993 sebuah penghargaan professional yang sangat tinggi, karena berarti mengungguli sekian ratus pakar falak yang ada di lingkungan NU dan para ahli astronomi yang ada di republik ini.

Profesi yang Membawa Risiko Politik

Sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PBNU ini, Kiai Mahfudz Anwar sering mendapat tantangan berat  khususnya dari pihak pemerintah orde baru. Pernah hasil rukyah untuk menentukan hari raya, Kiai Mahfudz berbeda dengan pemerintah selama tiga kali berturut-turut. Seluruh kiai dan warga NU berada penuh di belakang Kiai Mahfudz, maka benturan antara NU dan pemerintah tidak terelakkan.

Dengan sikap itu PBNU di bawah Abdurrahman Wahid dan Lajnah Falakiyah di bawah Kiai Mahfud menjadi incaran pemerintah dan kerapkali dicurigai. Munawir Syadzali sebagai Menteri Agama (Menag) memanggil Kiai Mahfudz untuk mendiskusikan persoalan perbedaan pendapat antara NU dan pemerintah dalam penetapan awal Ramadlan dan Syawal. Saat itu Menag mau mengajak membuat kesepakatan, tetapi di tengah jalan tiba-tiba  Menteri meminta Kiai Mahfudz untuk mengikuti pemerintah saja, kontan Kiai Mahfudz tidak menerimanya. Ia tetap pada pendirian dan keyakinannya sesuai dengan hasil hisab dan rukyah yang dilakukan.

Pada kesempatan yang lain ia diundang untuk turut melakukan ru’yah di Pelabuhan Ratu. Dalam rukyah tersebut, Kiai Mahfudz berbeda pendapat dengan hasil tim yang dibentuk oleh Depag, tetapi pihak Depag memaksa sang Kiai agar mau mengalah. Namun ia  tetap tidak bergeser, teguh memegang prinsip dan keyakinan. Dalam suasana seperti itu ia berkata; kerjakan falaq dengan membaca basmalah dulu, kalau udah pegang pena, dituntun Allah. Kalau Orang itu sombong tidak akan mendapatkan kebenaran”.  Karena kuatnya  memegang prinsip  maka ia dimarginalkan dalam forum itu. Baginya hal itu tidak masalah kemudian dengan enteng keluar dari forum tersebut dengan mengatakan; “Kalau ngak boleh ya sudah, keluar saja” begitu ujarnya.

Walaupun pikirannya tidak diterima pemerintah, sebaliknya amasyarakat sangat menghormatinya, terbukti  setiap menjelang 1 Syawal mulai usai maghrib sampai larut malam, halaman rumahnya penuh dengan lautan manusia, mereka ingin mendapatkan kepastian tanggal jatuhnya bulan Syawal. Karena banyaknya tamu yang datang saat penting ini, sampai di depan rumah ada papan pengumuman yang ditulis tentang penentuan tanggal 1 Syawal. NU biasanya berkiblat kepada hasil ru’yah Kiai Mahfudz, telepon pun tidak pernah berhenti dari seluruh penjuru tanah air.

Mengingat rezim orde baru yang semakin represif dan intervensif terhadap hasil rukyah dan hisabnya, membuat ia tidak nyaman bekerja sebagai ketua lajnah Falakiah PBNUyang saat itu memang sebagai kekuatan non pemerintah yang paling dominan. Apalagi saat itu usianya sudah  uzur, maka ia minta berhenti agar diganti oleh para kadernya namun ia tetap duduk sebagai  Ketua Dewan Pakar Falak PBNU sampai akhir hayatnya.

Menjadi Kiai Kelana

Kehandalannya dalam fikih dan tentu saja falak membuat pemerintah pada tahun 1951 mengangkatnya sebagai Hakim Agama Kabupaten Jombang,  jabatan itu diduduki selama 4 tahun. Melihat prestasi Kiai Mahfudz yang sangat baik di Pengadilan Agama Jombang, akhirnya pada tahun 1955, beliau dipromosikan menjadi Wakil Direktur Peradilan Agama DEPAG Jakarta. Pekerjaan barunya itu mengharuskan ia bolak-balik Jombang-Jakarta. Namun, baru tiga bulan Kiai Mahfudz rupanya tidak kerasan di Jakarta, akhirnya ia minta pindah ke Jombang. Ia hanya kuat bertahan 3 bulan di Jakarta. Alhamdulillah, permintaan kembali ke kampung halaman dikabulkan. Namun tidak di Jombang, tapi di Mojokerto. Di Mojokerto ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama. Setelah beberapa tahun di Mojokerto, pangkat beliau naik menjadi Hakim Pengadilan Agama di Surabaya.

Pada saat yang hampir bersamaan, ia diminta menjadi dosen fikih dan tafsir  di IAIN Surabaya. Dalam bidang akademis karirnya juga menanjak dengan dipilihnya sebagai Dekan Pertama Fakultas Ushuluddin. Selain itu juga ngajar di Universitas NU Surabaya. Kepakaran Kiai Mahfudz tidak lepas dari ketekunan dan kesungguhan beliau dalam belajar. Ketika sudah menjadi orang sibukpun, beliau selalu muthala’ah [mengkaji] kitab, mudarasah [membaca] al-Qur’an, dan mengerjakan falaq. Jadi, dalam masalah waktu, beliau sangat hati-hati betul. Sedetikpun harus dimanfaatkan. Jangan sampai terbuang cuma-cuma.

Pada suatu ketika Kiai Mahfudz sekeluarga pernah pindah dari PP Seblak ke Jombang  kota pada tahun 1956. di Jl Jaksa Agung Suprapto No. 14 Jombang. Tempat inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren Sunan Ampel yang saat ini berdiri dengan bangunan megah berlantai empat dan mempunyai santri  kurang lebih 300 orang.

Kiai Mahfudz pindah pertama kali ke Jombang ini, selain membawa keluarganya, juga membawa santri perempuan yang jumlahnya ada 18. Mereka bertempat satu rumah dengan Kiai Mahfudz, menempati satu kamar panjang [rumah itu dulu hanya ada dua kamar, satu kamar panjang untuk santri putri bejumlah 18, dan satu kamar lainnya untuk Kiai Mahfudz, istri dan anak-anaknya]. Sungguh sebuah kesederhanaan yang patut dicontoh.

Sebelum Kiai Mahfudz menempati rumah kosong yang asalnya rumah Patih [kalau sekarang Sekwilda], awalnya beliau melakukan tirakat [topo] dulu, karena rumah itu terkenal angker. Diajaklah KH. Masduki [Perak] untuk berpuasa, membaca do’a-do’a khusus, dsb, dan akhirnya tempat itu menjadi tempat yang barakah sampai sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, Kiai Mahfudz kemudian membuka secara formal sebuah pesantren di tempat barunya itu pada tahun 1958.

Pada mulanya pesantrennya mirip sebuah asrama,  para santrinya hanya terdiri dari anak-anak perempuan yang model pakaiannya berupa rok dan tidak berkerudung. Namun Kiai Mahfudz tidak melarangnya dengan paksa, namun pelan-pelan mereka diajari ilmu aqidah, syari’ah dan perilaku yang baik. Akhirnya, secara perlahan mereka dapat merubah. Yang asalnya memakai rok lantas memakai pakaian ala santri yang menutupi seluruh auratnya, yang asalnya tidak memakai jilbab kemudian memakai jilbab. Ketekunan, ketelatenan kesabaran, dan kesungguhan berdakwah inilah yang menjadi kunci kesuksesan Kiai Mahfudz.

Setelah pesantren yang dirintisnya berjalan, tiba-tba tugas lain sudah menunggu,  ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan pesantren warisan nenek moyangnya, yang saat itu ditinggal oleh pengasuhnya, yakni Nyai Choiriyah Hasyim  pada tahun 1983, Pesantren Seblak menjadi vakum keadaan itu memaksa  Kiai Mahfudz Anwar  pindah lagi ke Seblak pada tahun 1989. Sedangkan pondok Sunan Ampel Jombang diserahkan kepada putra menantunya, KH. Drs. Taufiqurrahman Muhid.

Anggota Keluarga

Istrinya, Hj. Abidah Ma’shum, ditengah kesibukan mendidik anak-anaknya yang jumlahnya 11 orang, masih mampu membagi waktunya untuk mengelola pesantren, dan  madrasah [PGA]. Hj. Abidah juga mampu berkarir di NU sebagai Ketua Muslimat NU Cabang Jombang, menjadi hakim anggota Peradilan Agama Jombang, anggota konstituante yang dibubarkan Soekarno, mengisi pengajian di pelosok-pelosok, menghadiri pertemuan-pertemuan penting di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. sungguh luar biasa.

Dari 11 anak ini, yang meninggal dunia hanya seorang yaitu  Ma’shum [anak pertama] yang sebetulnya dikader menjadi penerus Kiai Mahfudz. Dalam mendidik anak-anaknya, Kiai Mahfudz membebaskan anak-anaknya untuk memilih lembaga pendidikan yang disenanginya.  Sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anaknya  banyak yang memilih di jalur umum, seperti kedokteran, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang ke IAIN hanya Gus Iim, yaitu IAIN Surabaya. Namun, setelah lulus lebih memilih profesi wartawan [Surya] dan sekarang menjadi praktisi komunikasi di sebuah perusahaan internasional.

Karena hal inilah, seringkali Kiai Mahfudz mendapat sindiran dari para kiai, “kiai kok anaknya tidak ada yang di pesantren, di sekolah umum semua” begitu juga, anak-anaknya yang belajar di sekolah umum juga mendapat penilaian yang sama, “Anaknya kiai kok belajar di sekolah umum, tidak di agama”. Semua itu meraka biarkan dengan pendirian bahwa waktulah yang menentukan. Dan ternyata benar, akhirnya banyak anaknya kiai yang tidak mondok atau belajar agama, tapi kuliah di fakultas umum.

Walaupun demikian, profesi apapun yang disandang putra-putrinya, Kiai Mahfudz selalu berpesan bahwa mereka harus berpegangan agama secara kuat, menghilangkan fanatisme dan sifat jelek lainnya.

Disisi lain, hal ini menunjukkan sifat keterbukaan Kiai Mahfudz terhadap tuntutan dinamika global yang membutuhkan penguasaan IPTEK dan skill yang memadai. Beliau tidak bersikap dikotomis, memisahkan antara ilmu agama dan umum. Semua ilmu bagi Kiai Mahfudz relevan dengan Islam. Justru saling melengkapi dan menyempurnakan.

Dalam sebuah kesempatan beliau pernah mengatakan “Kita harus memperhatikan pengetahuan umum dan keterampilan, sehingga keluaran pesantren nanti ada yang siap pakai, contohnya seperti KH. A. Wahid Hasyim”. Apa yang dikatakan diterapkan dengan serius, karena itu dipesantrennya dibuka SMP Sunan Ampel sebagairealisasi pemikiran besarnya.

Seluruh waktunya untuk mengabdi di NU dan masyarakat  terutama dalam pengembangan dan pengajaran lmu falaq yang semakin tidak diminati. Sampai akhir hayatnya, ia masih berusaha melakukan hitungan falak sampai tahun 2003. Karena ketekunannya menggarap falaq ketika kondisi tubuh sudah senja, kurang sehat, penglihatan kurang maksimal. Pada tahun 1997 ia jatuh sakit. Belum lagi hobinya membaca berbagai kitab lama dan baru untuk meng-up grade pengetahuannya, hal itu membuat koleksi kitab sang kiai menjadi sangat lengkap.  Pernah suatu kali seorang Imam besar Masjid Madinah datang ke ndalem Kiai Mahfudz, minta kitab Kiai Mahfudz yang dari Kiai Hasyim Asy’ari tentang ilmu hadits dalam kitab Ihya’ Ulumuddin. Kitab kuno itu lalu diganti dengan kitab terbitan baru.

Ketika musim lebaran, hampir non stop selama seminggu pintu rumah terbuka untuk para tamu. Mulai pagi hingga malam. Walaupun beliau capek, tetap menerima para tamu. Menurut beliau, kasihan apabila ada tamu jauh-jauh datang tapi tidak bisa ketemu. Ini menunjukkan kecintaannya kepada umat, dan beliau sekali lagi tidak merasa sebagai orang besar, sebagai orang suci, sebagai orang yang harus dijunjung tinggi. Beliau ingin posisinya setara dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam menyapa siapapun, beliau selalu santun dan tidak menunjulkan kesan kebesaran dan keagungan melebihi orang lain, sungguh luar biasa.

Dengan teman seperjuangan, Kiai Mahfudz  menganggapnya seperti saudara sendiri. Selalu memperhatikan keadaan dan kondisinya. Seperti perhatiannya kepada Kiai Masduki. Hanya dua minggu tidak ketemu, Kiai Masfudz pasti datang ke rumahnya, menanyakan kabar.

Pernah ia diundang khataman Al Qur’an di daerah Brangkal Mojokerto. Dari Perak sampai Brangkal Mojokerto [perjalanan bis sekitar 1 jam setengah] Kiai Mahfudz bersama Kiai Masduki [Perak] naik sepeda. Beliau bersama Kiai Masduki juga pernah diundang ke daerah Doko [Ploso ke utara] dengan naik sepeda dan ketika menghafalkan tanpa pengeras suara.

Beberapa Keistimewaan

Sudah sangat lazim di kalangan nadliyin melakukan ziarah pada Walisongo, tetapi Kiai Mahfudz memiliki tradisi lain, ia lebih suka ziarah wali urip [yang masih hidup] bukan ke pada wali yang sudah wafat. Pada tahun 1988, bersama para Kiai, termasuk Kiai Masduki, Kiai Mahfudz ziarah ke 9 wali yang masih hidup. Wali-wali tersebut menurutnya adalah;  Kiai Mufid [Jogjakarta], Kiai Arwani [Kudus], Kiai Hasan Mangli [Magelang], Kiai Khobir [Tulung Agung], Gus Hussein [Mojokerto], Kiai Zubair [Magelang], dan lainnya. Yang terakhir [Kiai Jubair] adalah santri Kiai Mahfudz. Ketika ditanyakan kenapa Kiai ziarah kepadanya, Beliau menjawab “Dulu santri saya, tapi sekarang alimnya –kepintarannya- melebihiku”. Sebuah ungkapan kerendahan hati dan kejujuran seorang ulama yang tidak memandang status guru-murid. Ketika ziarah ke wali hidup inilah, banyak pelajaran berharga yang didapatkan Kiai Mahfudz dan rombongan. Misalnya, ketika ziarah Kiai Arwani, beliau berpesan “Kiai sak iki kudu iso ngramut santrine, ora santri seng ngramut gurune, nek ora ngono, ora angsal barakah” [Kiai sekarang harus bisa merawat santrinya, bukan santri yang meraat gurunya seperti dulu, kalau kiai tidak seperti itu, maka muridnya tidak mendapatkan barakah].

Pada tahun 1973 bersama Kiai Shalih, Kiai Shohih, Gus Dullah [adik Kiai Mahfudz], Kiai Ridlwan, dan Kiai Masduki, Kiai Mahfudz pergi khataman Qur’an di daerah Ngoro [dirumahnya Muhammadun]. Setelah selesai tibalah waktu ashar. Kiai Masduki matur “Kiai mboten shalat ashar riyen”  [Kiai tidak shalat ashar dulu], Kiai Mahfudz menjawab “Mboten usah, shalat dewean wahe, ngimamai nok ngone dewe-dewe” [ngak usah, shalat sendiri-sendiri, menjadi imam di tempat kita masing-masing]. Setelah itu, mereka pulang naik montor oplet [motor kuno waktu itu]. Sampainya di depan Kiai Adlan Ali Cukir montor opletnya ditabrak prahoto [sebangsa truk] yang membawa batu penuh. Batu dalam truk tadi tumpah ke montor rombongan Kiai Mahfudz. Dalam keadaan seperti itu, mereka semua panik bukan main, antara hidup dan mati. Kiai Mahfudz ketika situasi genting itu berkata, “Gusti watune ampun dibrekake riyen, tiyang-tiyang jen medal riyen” [batu-batu jangan ditumpahkan dulu, biar orang-orang keluar dulu]. Alhamdulillah mereka bisa keluar dengan selamat. Hebatnya, peserta rombongan lainnya tetap berusaha menyelamatkan berkat [oleh-oleh] sampai kopiahnya tertinggal, sedang Kiai Mahfudz dan Kiai Masduki tidak mengurusi berkat, sehingga kopiah mereka tetap ada

Pernah pada suatu ketika Kiai Nah saat inilah ketiga tamu itu terlibat terlibat dalam diskusi secara intens dengan KH. Mahfudz. Khususnya  pastur dari Belanda yang mahir berbahasa Arab [karena pernah lama tinggal di Mesir]. Banyak persoalan yang mereka kupas. Sampai-sampai salah seorang dari mereka, pastur dari Belanda itu melukiskan dalam buku hariannya sebuah pernyataan menarik “Saya ketemu dengan seorang Kiai yang tinggal di desa, namun pemikirannya lebih progresif dari orang kota, pengalamannya luas, melewati batas-batas etnis dan budaya, jiwa kemanusiaannya sangat tinggi. Inilah salah satu hari terindah dalam hidup saya”.

Dalam salah satu pertemuan beliau berkata “Kita harus memperhatikan pengetahuan umum dan ketrampilan agar anak-anak kita siap pakai nantinya, seperti KH. A. Wahid Hasyim yang mampu menjadi menteri agama”. Beliau mampu membaca tantangan dunia ke depan dan berusaha menyiapkan bekal menghadapinya dengan berbagai lembaga pendidikan yang dirintis. Bahkan pada suatu ketika ia  pernah berkata sama putranya Gus Iim, “Im bikin lagu untuk dakwah yang menarik, seperti lagu anak-anak untuk mengenal Tuhan, alam dan sebagainyal”.  Artinya walaupun beliau anti terhadap lagu atau tsamrah sekalipun, namun beliau juga fleksibel selama sesuai dengan aturan agama.

Walaupun ia seorang agamawan yang alim tetapi bukan formalis terbukti tidak mau memakai tasbih, sorban, dan menggelengkan kepala saat dzikir atau wiridan. Bahkan ketika mendapat hadiah tasbih dari seseorang, pasti diterimanya [sebagai penghormatan], namun setelah itu dibakar atau dipendam. Demikian juga ia tidak mau dikultuskan bahkan tidak mau ditulis biografinya, bahkan ketika bersalaman, tidak mau dicium tangan. Ia tidak mau merasa bersih, menjadi cermin orang lain, ia merasa sebagai manusia  Demikian halnya penjagaan terhadap kelestarian alam juga sangat diperhatikan, hal itu dibuktikan tatkala mandi tidak pernah berlebih-lebihan, pasti dengan ukuran air yang pas. Beliau sangat hati-hati. Bagi beliau, air sangat berharga karena sumber kehidupan. Kata beliau “Air itu diturunkan satu-satu oleh malaikat, maka jangan sia-siakan air”.

Beberapa Karya Tulisnya

Walaupun sehari-hari disibukkan dengan berbagai kegiatan mengajar dan mengurus birokrasi di kantor hakim agama dan juga di pengurusan NU baik di cabang maupun pusat, namun tidak menghalangi kiai kreatif itu untuk berkarya secara kualitatif. Di antara karya tulisnya yang bisa diidentifikasi adalah:

Fadlail al-Syuhur, sebaah kitab yang tidak ada namanya, namun berisi keutamaan semua bulan, mulai Syawal sampai Ramadlan, tidak ada yang tersisa. Menurut Kiai Masduki, murid dan sekaligus patner perjuangan yang diberi kitab Kiai Mahfudz, kitab itu berisi tentang seluruh keutamaan dan kelebihan setiap bulan, agar supaya tidak lupa melakukan kekhususannya setiap bulan. Sayangnya, menurut Kiai Masduki [Perak], ketika Kiai Mahfudz memberikan kitabnya itu, beliau berpesan agar jangan memberikan kepada orang lain baik dalam bentuk memfoto copy atau lainnya.

Risalah Asyura min Ahlis Sunnah Wal Jama’ah, menerangkan tentang keistimewaan bulan Asyura, Muharram. Kandungan buku ini beliau sebar ke masyarakat sekitar dan mengajak mereka bersama-sama mengamalkannya.

Beliau adalah penulis pertama Nadhoman Tahsrif Lughowiyah dan Ishtilahiyah dalam kitab Amtsilah Al-Tashrifiyah. Beliau langsung didekte Kiai Ma’shum Ali. Kitab itu kemudian di serahkan di Timur Tengah untuk dicetak. Luar biasa sambutan Ulama Timur Tengah ketika itu. Mereka kagum terhadap kecerdasan dan kreatifitas ulama Jawa, sehingga kitab ini menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah Timur Tengah.

Tathbiq [jadwal lengkap] dalam kitab Fathur Rauf Al-Mannan karya Kiai Jalil Kudus

Hasil garapan falak [kalender] sampai tahun 2003

Masih ada karya-karya beliau yang belum terlacak, baik  berupa ringkasan kitab, catatan kaki, atau lainnya.

Amal di Akhir Hayatnya

Ketika usinya semakin senja Kiai itu sangat prihatin, sebab semakin sedikitnya santri yang berminat dalam bidang falak, di pesantren sendiri ilmu itu hanya diajarkan sambil lalu, sebagai pengenalan, tidak dikaji secara mendalam, sehingga bisa dipraktikkan. Langkah yang diambil kiai adalah membuka pengajian khusus ilmu falak di rumahnya. Pengajian khusus itu banyak diminati masyarakat, tidak hanya santri, tetapi banyak warga NU yang sudah senior mengikuti pengajian ini. Forum pengajian selalu ramai karena dihadiri oleh para ulama dari kabupaten Jombang, Kediri dan sekitarnya. Upaya itu tidak sia-sia, maka dalam waktu yang singkat banyak warga NU di berbagai daerah yang bias membuat kalender sendiri, untuk keperluan sendiri. Keberhasilan mewariskan ilmunya pada masyarakat itu membuat Sang Kiai merasa lega.

Di tengah kelegaan itu Kiai Mahfudz wafat pada malam jum’at legi, 21 Shafar 1420, atau 20 Mei 1999 pada pukul sekitar Maghrib. Banyak orang yang melayat, diantaranya KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Sahal Mahfudz, KH. A. Aziz Masyhuri, KH. Imron Hamzah, dan masih banyak kiai besar lainnya. Termasuk juga Ibu Mufida Munir [istri Rozy Munir M.Sc, putranya KH. Munasir Ali Mojokerto]. Dengan meninggalnya Kiai ini bangsa Indonesia dan warga NU khususnya sangat kehilangan seorang astronom terkemuka, yang temuan-temuan dan keputusannya sangat valid sehingga dihormati semua orang.

AKBAR TANDJUNG

  1. Nama : Akbar Tandjung
  2. Lahir : Sibolga, 14 Agustus 1945
  3. Agama : Islam
  4. Jabatan : Ketua DPR-RI 1999-2004
  5. Pendidikan : SR Muhammadiyah,Sorkam, Tapanuli Tengah  SR Nasrani, Medan Tamat  SMP Perguruan Cikini, Jakarta, Tamat  SMA Kanisius, Jakarta Tamat Perguruan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tamat
  6. Istri : Dra. Krisnina Maharani, MSi (Lahir Solo, 5 April 1960)
  7. Anak :  1. Fitri Krisnawati, 21 tahun, Mahasiswi Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA.  2. Karmia Krissanty, 16 tahun, Siswi High School, Corvallis, Oregon, USA.  3. Triana Krisandini, 13 tahun, Siswi SMP di Jakarta  4. Sekar Krisnauli, Siswi SD di Jakarta.
  8. Organisasi : 1966 Aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat pengganyangan G 30 S PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI- UI) dan LASKAR AMPERA Arief Rahman Hakim.  = 1967 -1968 Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia.  = 1968 Aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Ketua Mapram Universitas Indonesia.  = 1969-1970 Ketua Umum HMI Cabang Jakarta .  = 1972-1974 Ketua Umum Pengurus Besar HMI  = 1972 Ikut Mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) dengan nama Kelompok Cipayung.  = 1973 Ikut Mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).  = 1978-1981 Ketua Umum DPP KNPI.  = 1978 Ikut Mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI). = 1978-1980 Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).  = 1983-1988 Wakil Sekretaris Jenderal DPP GOLKAR.  = 1998-Sekarang Ketua Umum DPP Partai GOLKAR.
  9. Pengalaman di DPR/MPR RI  1977 -1988 : Anggota FKP DPR RI Mewakili Propinsi Jawa Timur.  1982-1983 : Wakil Sekretaris FKP DPR RI.  1987-1992 : Sekretaris FKP-MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI.  1992-1997 : Sekretaris FKP MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI.  1997-1998 : Wakil Ketua FKP MPR RI.  1997 -1999 : Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI, Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI.  1999-Sekarang : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
  10. Organisasi Parlemen Dunia  2002 -2003 : President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization)  2003 -2004 : President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members)
  11. Dewan Pembina Golongan Karya  1998-1993 : Anggota Dewan Pembina.  1993-1998 : Sekretaris Dewan Pembina.
  12. Pengalaman di Pemerintahan  1988-1993 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Kabinet Pembangunan V.  1993-1998 Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI.  1998 Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman.  Kabinet Pembangunan VII.  1998-1999 Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan.
  13. Pengalaman Internasional  1972 Mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA, selama tiga bulan.  1974 Mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia.  1988 Memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se Dunia di Moskow.  1990 Memimpin Delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur.  1995 Mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. -. 1996 Mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika. ! ”  1998 Mengikuti KTTASEAN di Hanoi 1999 Memimpin Delegasi untuk Mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania, Oktober.  2000 Memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. . Memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Singapura. ..  2001 Memimpin Delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Thailand.  2002 Memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.
  14. Penghargaan 1992 Memperoleh Penghargaan Bintang MahaputraAdi Pradana dari Pemerintah Republik Indonesia.  1996 Memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda.  1998 Memperoleh Bintang Republik Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia. ..
  15. Alamat Rumah: JI. Widya Chandra 111/No.10 Jakarta Selatan

Akbar Tandjung Politisi Ulung Bebas dari Jerat Hukum = Hidupnya adalah Duni Politik   Politisi ulung dan licin ini kini telah bebas dari ancaman jerat hukum. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Kini dia semakin mantap menjelma menjadi salah satu kandidat Presiden RI. Pria kelahiran Sibolga, 14 Agustus 1945, itu menapaki jenjang karir politik dari bawah. Jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI yang kini digenggamnya memberinya peluang ikut bersaing memperebutkan jabatan nomor satu di negeri ini.   Setelah melalui masa kecil dan menamatkan Sekolah Rakyat (SR) di Medan, ia pun pindah ke Jakarta. Di kota ini ia menamatkan pendidikan SMP Perguruan Cikini dan SMA Kanisius. Selanjutnya ia memilih kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.  Pergumulannya dengan dunia politik dimulai ketika masih kuliah. Tahun 1966 ia aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat pengganyangan G 30 S /PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Aktivitasnya itu merupakan modal kuat untuk ikut dalam bursa pemilihan ketua senat mahasiswa.  Tahun 1967-1968 terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1998 1968 aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih menjadi Ketua Mapram Universitas Indonesia.   Aktivitasnya tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Ia pun terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada tahun 1969-1970 berhasil terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta dan tahun 1972-1974 Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Organisasi mahasiswa ekstrakampus bukan hanya HMI. Untuk menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya, pada tahun 1972 ia ikut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Cipayung.   Kehidupan berorganisasi Akbar Tandjung tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1973 ia pun ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Baru pada tahun 1978-1981 menduduki posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebagai Ketua Umum KNPI, ia juga turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) tahun 1978 dan hingga tahun 1980 duduk sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).   Kiprahnya yang cemerlang di organisasi kepemudaan membuat langkahnya semakin lempang dalam menapaki jalur politik. Tak heran jika tahun 1983-1988 ia diberi kepercayaan menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Seiring perubahan angin politik, Golkar yang begitu dominan pada masa Orde Baru terkena tuntutan perubahan. Golkar yang semula alergi disebut partai akhirnya mendeklarasikan diri sebagai partai menjadi Partai Golkar. Pada tahun 1998 sampai sekarang ia kukuh sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.   Anggota DPR Berbeda dengan kebanyakan politikus di Indonesia, Akbar tidak perlu menjadi anggota legislatif dari DPRD II kemudian naik ke DPRD I, setelah itu baru menjadi anggota DPR RI. Track record-nya sebagai aktivis kampus dan Ketua HMI menjadi modal besar baginya untuk langsung menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Sejak tahun 1977 sampai 1988 ia menjadi anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Di lembaga perwakilan ini ia sempat mengecap posisi Wakil Sekretaris FKP DPR RI periode 1982-1983.   Tahun 1987-1992 ia dipercaya menduduki Sekretaris FKP-MPR RI sekaligus sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI. Setelah Pemilu tahun 1992, kembali ia menjadi anggota DPR/MPR. Untuk periode 1992-1997, ia kembali menduduki jabatan Sekretaris FKP MPR RI.dan sekaligus Anggota Badan Pekerja MPR RI.   Tahun 1997-1998 ia terpilih menjadi Wakil Ketua FKP MPR RI. Tahun 1997-1999 sebagai Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI.  Setelah mengalami gejolak politik tahun 1998, Golkar segera melakukan perubahan internal. Golkar menjadi partai politik yang menggaungkan paradigma baru. Akbar Tanjung pun terpilih sebagai ketua umum. Setelah Pemilu dipercepat menjadi tahun 1999, Akbar terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sampai sekarang..   Dalam situasi global yang memungkinkan semakin terbukanya arus komunikasi dan semakin pentingnya kerja sama, maka DPR pun menjalin kerja sama dengan parlemen-parlemen negara sahabat. Sebagai Ketua DPR, Akbar pun dipercaya menjadi President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) periode 2002-2003 dan President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members) periode 2003-2004.  Pembantu Presiden Kemampuan organisasi dan manajerial semasa aktif di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, maupun di partai politik menarik perhatian Presiden untuk mengangkatnya sebagai menteri. Tercatat beberapa kali Akbar Tandjung memasuki lingkaran dalam pengambil keputusan.  Tahun1988-1993 untuk pertama kalinya ia menjadi menteri dengan jabatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, pada Kabinet Pembangunan V. Selanjutnya periode 1993-1998 Suami dari Krisnina Maharani ini dipercaya menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI. Pada Kabinet Pembangunan VII yang tidak berumur panjang, Akbar mendapat kepercayaan menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Selepas pergantian presiden dari HM Soeharto ke BJ Habibie, ia diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan periode 1998-1999.  Pengalaman Internasional Kesibukan berorganisasi bukanlah halangan untuk menimba ilmu dan memperkuat jaringan internasional. Jika ada kesempatan, mengapa hal itu harus disia-siakan? Maka, pada tahun 1972 ia Mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA, selama tiga bulan. Disusul kemudian tahun 1974 mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia. Tahun 1988 Memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se Dunia di Moskow.   Pada tahun 1990 memimpin delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur. Tahun 1995 mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. Selanjutnya tahun 1996 mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika.   Tahun 1998 mengikuti KTT ASEAN di Hanoi. Satu tahun kemudian yaitu pada Oktober 1999 memimpin delegasi untuk mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania.   Tahun 2000 Memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Singapura.  Tahun 2001 memimpin delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Masih di tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Thailand. Dan, tahun 2002 memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.   Penghargaan Sumbangan dan dharma bakti Akbar Tandjung terhadap bangsa dan negara tidak sia-sia. Pemerintah Republik Indonesia menganugrahkan Penghargaan Bintang MahaputraAdi Pradana tahun 1992 dan Bintang Republik Indonesia tahun 1998.  Yang menarik adalah, kiprah Akbar Tanjung pun mendapat perhatian dari luar negeri. Ia memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1996.  Menuju RI-1 Kini Akbar Tandjung telah masuk dalam kompetisi bersama waraga negara terbaik negeri ini untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai calon pemimpin dari 220 juta jiwa penduduk, perlu visi yang kuat agar dapat memajukan bangsa ini dari keterpurukan, terutama agar keluar dari krisis sejak 1997.  Sebagai kandidat presiden, Akbar memiliki pemandangan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada masa transisi. Namun menurutnya, mtransisi tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu lama. Pemilihan umum 2004 merupakan batas konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang baru, yang mampu mengatakan bahwa situasi yang tidak menentu ini harus segera diakhiri. Kewenangan yang ada pada pemilu 2004 diharapkan dapat melahirkan pimpinan nasional yang terampil, yang memiliki agenda yang jelas dan terukur untuk membawa Indonesia kepada situasi yang lebih baik.   Untuk dapat keluar dari krisis, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai catatan pengalaman panjang; seorang pemimpin dengan gagasan dan pandangan yang jelas; yang memiliki keterampilan politis dan birokratis yang memadai; yang mampu melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya tidak saja kepada elite nasional yang ada, tetapi juga kepada masyarakat banyak.  Akhirnya, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan. Kemampuan untuk membangun konsensus di antara kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang ada merupakan modal tambahan yang amat diperlukan untuk membawa Indonesia ke arah situasi yang lebih baik.   Akbar melihat terdapat beberapa persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintahan yang akan terbentuk nantinya. Di antara persoalan itu adalah (1) pemulihan ekonomi, yang menurutnya saat ini prosesnya cenderung tidak terstruktur dan tidak sistematis karena dilaksanakan tanpa prioritas yang layak dan dapat dipercaya;  (2) kesejahteraan dan kualitas manusia, yang secara kuantitas laju pemulihan ekonomi sepanjang lima tahun terakhir ini belum mampu menciptakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi banyak warga negara;  (3) kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa yang menurun drastis sejak krisis terjadi; (4) lingkungan hidup dan pertanahan. Menurutnya, persoalan mendesak di bidang lingkungan hidup dan pertanahan adalah menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta buruknya penegakan hukum dan property rightsdi bidang pertanahan;  (5) keamanan dan rasa aman, di mana terjadi kemerosotan sangat besar pada sektor ini; (6) penegakan hukum dan HAM. Masalah ini kemungkinan terjadi karena perangkat hukum yang ada tidak mampu menanggulangi pelanggaran hukum atau pelaku dan institusi yang ada saat ini tidak mampu menjalankan langkah penegakan hukum;  (7) demokrasi, kemandirian daerah, dan integrasi bangsa. Selama lima tahun terakhir perjalanan demokrasi mengalami perkembangan yang menggembirakan, namun sayangnya sering pula muncul kekerasan, konflik sosial, teror, dan persaingan antarelite. Aspirasi dari bawah sering diabaikan atau dijadikan komoditi untuk hal-hal uang tidak produktif atau disintegrasi;  (8) keharmonisan dan kerukunan sosial. Sama seperti masalah lainnya, keharmonisan dan kerukunan sosial pun mengalami kemerosotan; (9) perempuan dan kesetaraan jender. Perempuan Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.  Strategi Membangun Indonesia Sejahtera Peliknya masalah yang dihadapi membuat berbagai masalah itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Untuk itu diperlukan ketajaman untuk memilih hal-hal mana saja yang mendesak diselesaikan. Akbar Tandjung menyebut formula bagi strateginya itu adalah Tri Sukses Pembangunan yang terdiri dari Sukses Pembangunan Ekonomi, Sukses Pembangunan Hukum, dan Sukses Pembangunan Sosial-Kemasyarakatan.   Untuk menyukseskan program itu Akbar secara terbuka mengatakan membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Selain itu, dari figur pemimpin sendiri diperlukan kepemimpinan nasional yang terampil, mempunyai pandangan dan agenda kerja yang jelas, yang bersedia menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik pada tingkat masyarakat maupun negara, dan yang paham tantang kondisi objektif yang dihadapi bangsa dan negara.  Hanya orang yang mempunyai visi yang kuat, pengalaman yang teruji, dan yang dapat memenangkan hati rakyatlah yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yakni Indonesia sejahtera. Kepemimpinan nasional yang demikian itu akan lahir dari suatu proses seleksi kepemimpinan yang objektif dan rasional, yakni melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.  Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, legislatif, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta kini Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku merasa terpanggil untuk menjalankan amanat yang mulia itu. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dan doa restu dari segenap Keluarga Besar Partai Golkar untuk ikut berkompetisi dalam Konvensi Partai Golkar, dengan harapan dapat terpilih sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar.   Tak lupa, Akbar meneriakkan slogan andalannya “Mari ‘Maju Bersama, Membangun Indonesia Sejahtera’.”

PERLAWANAN PETANI JEMBER

Senin, 16 Februari 2004. Siang itu panas matahari cukup menyengat kulit. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat sekitar seribu petani Jember untuk berkumpul, mengikuti Apel Akbar Petani Jember, yang berlangsung di alun-alun Ambulu, Jember. Hadirnya Mantan Ketua Umum PBNU yang juga Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam apel akbar tersebut, sedikit banyak memberikan sebersit harapan bagi masyarakat Jember akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Peristiwa apel akbar petani ini cukup menyita perhatian publik. Bahwa di tengah eforia masyarakat politik Indonesia menyambut Pemilu 2004, para petani Jember justru menggelar apel sendiri, yang jauh dari jargon politik. Mereka mencoba mencuri perhatian, dan mengingatkan para elite politik, bahwa masih ada persoalan besar yang dihadapi petani Jember, yang diwariskan Orde Baru dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Berbagai kekuatan politik yang muncul di era reformasi, nyaris tak ada yang memperhatikan persoalan mereka secara sungguh-sungguh.

Digelarnya apel akbar petani Jember, merupakan representasi perjuangan panjang para petani untuk mempertahankan diri di hadapan kekuasaan. Seperti kesaksian para petani saat berlangsung dialog siang itu dengan Gus Dur di alun-alun Ambulu, yang diwakili oleh beberapa orang, diantaranya Syahid. Syahid menyatakan bahwa sejak tahun 1966 hampir seluruh tanah di Curah Nongko milik petani diambil alih oleh PT Perkebunan (PTP) XII yang dibekingi oleh aparat militer dan Pemda.

Persoalan tataniaga tembakau, yang menjadi tema utama apel petani Jember saat itu, sebenarnya hanyalah satu dari sekian masalah petani Jember. Yang sangat mendasar lagi adalah persoalan konflik tanah yang nyaris merata di semua wilayah Jember, seperti; Ketajek, Curah Nongko, Sukorejo, Silo, Baban, Karangharjo dan Jenggawah tentu saja. Jenggawah, bahkan kini telah menjadi persoalan yang klasik, dengan heroisme petani melawan tentara di zaman Orde Baru. Toh persoalan Jenggawah hingga kini belum tuntas bahkan sebaliknya, menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Seperti dituturkan Koordinator Serikat Tani Sukamakmur (Kecamatan Jenggawah) Tarup, saat ditemui Tim Ngaji Budaya di sela-sela apel akbar Petani Jember. Tarub mengatakan, petani Desa Sukamakmur akan menunggu saat yang tepat. “Apabila pemerintah dan PTP tetap memaksakan kehendaknya secara sepihak, nanti pada saatnya akan timbul perlawanan petani Jenggawah berikutnya. Mungkin lebih parah konfliknya dibanding dengan kasus Jenggawah sebelumnya,” tegas Tarup.

Ungkapan Tarup kiranya bukan ancaman, melainkan representasi tekad untuk mempertahankan hak. Sekian lama dipermainkan kekuasaan, kini petani merasa sudah waktunya untuk bersikap tegas, melawan semua pihak yang hendak menjarah tanah miliknya. 30 tahun bukan waktu yang pendek bagi sebuah penderitaan.

Kisah penderitaan petani Jember, bermula beberapa waktu seusai Gestapu 1965. Atas nama pengusahaan tembakau, PT Perkebunan (PTP) didukung parat militer, dengan semena-mena mengambil tanah para petani, tanpa proses perjanjian jual beli. Imam Masyhuri dan Tarup, keduanya perwakilan petani Jenggawah menceritakan, proses perampasan tanah itu berjalan dengan cara penyuapan terhadap Kepala Desa setempat, sehingga PTP dengan amat mudah memperoleh tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Dari data yang ditulis Hafid (2001), tercatat tanah petani Jenggawah yang mendapatkan status HGU meliputi 3.274 hektare.

Setelah surat HGU berada di tangan PTP, tahun 1970 aparat dari Koramil dan Polsek mengumpulkan warga Jenggawah. Petani diwajibkan mengumpulkan surat petok tanah dengan alasan akan mendapatkan ganti sertifikat tanah. Janggalnya, proses itu tidak dilakukan di Kantor Pertanahan melainkan di PTP. Belakangan, bukan sertifikat tanah yang diperoleh namun di lahan pertanahan petani justru didirikan gudang-gudang tembakau tanpa izin. Tak kurang 187 unit gudang dibangun. Sebagai imbalannya, PTP akan memberi petani 3 ton padi, 6 kwintal jagung dan 8 kwintal kedelai pertahun untuk setiap hektar tanah. Tetapi dari tahun 1970 sampai 1978, petani ditarik iuran dengan dalih pajak setengah hingga 2 ton gabah perhektar. “Saat itu PTP juga melakukan pembabatan terhadap tanaman petani yang terhampar di atas 1.314 hektare,” kata Imam Masyhuri.

Hari Jum’at, 29 Juni 1979 sekitar jam 10 pagi, terjadi perampasan hasil panen kedelai milik Bunawi dan Gojali (Babadan, Jenggawah), yang mencapai 2 ton. Gerombolan perampas ini terdiri atas 15 orang yang semuanya adalah Kades dan Kasun yang difasilitasi oleh PTP. Pada hari yang sama terjadi pengeroyokan terhadap M Amin oleh aparat desa. Peristiwa ini terjadi karena penerapan herkaveling (pendaftaran ulang) tanah oleh PTP.

Pada proses herkaveling ini, petani dipaksa menandatangani kontrak dengan PTP, yang isinya antara lain. Pertama, petani harus bersedia menjadi tenaga kerja PTP (baik dibayar maupun tidak). Kedua, petani harus tunduk pada ketentuan PTP, meskipun ketentuan itu tidak ada dasar hukumnya, sebab ketentuan PTP dianggap sebagai bagian dari hukum. Ketiga, petani harus mau menyetor sebagian hasil panen yang besarnya ditentukan oleh PTP. Pada tahun ini pula, pihak PTP membagikan tanah HGU kepada 69 anggota ABRI dari jajaran Armed yang terletak di Gumukkreang, Ajung. (Moch. Hafidz (2001), Perlawanan Petani Jenggawah, Latinpress, Bogor).

Momen itulah yang agaknya menyulut konflik terbuka antara petani dengan PTP yang dibekingi oleh aparat negara. Petani menolak herkaveling. Konflik kemudian memuncak, PTP dan aparat militer menuduh petani sebagai subversib, komunis dan sebagainya. Sejumlah petani diculik dan ditangkapi. Diantara yang diculik adalah Imam Chudori dan Ny. Aminah. Tetapi petani tidak tinggal diam, mereka membalas dengan menyandera sejumlah anggota Brimob. Ramadhan tahun 1979 menjadi Ramadhan yang panas di Jenggawah. Konflik fisik terjadi dimana-mana.

Upaya meredam ketegangan dilakukan oleh Dandim Letkol TNI AD Soebagio, dengan menggelar pertemuan. Dandim menjamin bahwa paling lambat pukul 18.00 WIB dua petani yang ditangkap (Imam Chudori dan Ny. Aminah) akan dilepaskan. Tetapi ternyata hingga pukul 19.00 keduanya tidak dilepaskan. Maka petani pun membakar gudang-gudang milik PTP. Akibat tindakannya itu para petani ditangkapi dan dijebloskan dalam penjara.

Hari-hari berikutnya merupakan perjalanan yang menyedihkan bagi para petani Jenggawah. Mereka harus menjalani proses hukum berkepanjangan, bahkan kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung. Baru 1 Oktober 1998 tuntutan petani Jenggawah menemukan sedikit titik terang. Dari pertemuan beberapa pihak diantaranya Kasdam, Kapolwil Besuki, Pemda Jatim, Pemda Kabupaten Jember, Dirut PTP dan perwakilan petani, ditandatanganilah kesepakatan bersama. Dua hal pokok dalam kesepakatan itu adalah; Pertama, pemerintah melepaskan status tanah HGU seluas 3.274 hektare untuk kemudian diberikan kepada petani penggarap. Kedua, disepakati kerjasama dalam bentuk kemitraan antara PTPN X Jember dengan petani penggarap tanah bekas HGU PTPN X.

Namun realisasi kesepakatan itu baru dapat dijalankan tahun 2001. Pada 5 Februari 2001, sebanyak 25 petani menerima sertifikat tanah. Tahap berikutnya tanggal 25 Oktober 2001 para petani menerima sertifikat tanah dari BPN Kabupaten Jember. Namun pada tahap yang kedua ini petani mendapatkan perlakuan manipulatif, karena dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jember tanggal 12 Maret 2001 Nomor 07.420.335.34.2001, disebutkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala BPN. Dengan kata lain, para petani tidak memiliki hak penuh atas tanahnya.

Situasi tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu apel akbar petani di Alun-alun Ambulu siang itu, sebenarnya merupakan satu peringatan dan keprihatinan yang sangat mendalam bagi para petani Jember. Sikap mereka adalah jelas, mereka menolak pemberlakuan ketentuan BPN tersebut. Seperti dikatakan Tarup, para petani sedikit pun tak pernah mundur untuk mempertahankan hak mereka. Mereka tidak melayangkan gugatan ke pengadilan, karena mereka tidak mempercayai pengadilan. “Hukum itu milik siapa? Milik yang kuasa kan. Belum ada ceritanya hakim membantu masyarakat petani,” ujar Tarup.

Kini para petani Jenggawah terus berpacu dengan waktu. Sementara opini di media massa mengabarkan kemenangan para petani. Tetapi dalam realitasnya mereka masih terombang-ambing dalam ketidakpastian, hingga sekarang. Kasus Jenggawah mungkin bisa diibaratkan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Akankah tragedi kemanusiaan terulang kembali? (ring/mif)

Bila Kiai NU Membela Petani

Menginjakkan kaki di Jember tidak akan lengkap bila belum merasakan tembakau Na Oogst, tembakau pilihan yang sangat berkualitas. Tembakau ini merupakan produk unggulan sekaligus penyangga utama perekonomian daerah Jember. Tetapi tembakau kini menjadi persoalan sensitif di wilayah ini. Ada anekdot yang kini tengah berkembang di kalangan petani Jember. Bahwa bila seseorang memanen nangka, maka ia akan merasakan manisnya buah nangka. Tetapi kalau petani memanen tembakau maka ia akan dihisap oleh tembakau.

Di balik anekdot ini memang tersimpan persoalan yang serius menyangkut petani tembakau. Biaya produksi, mulai dari bibit, obat, dan biaya perawatan lainnya telah menghisap habis keuangan petani sebelum panen. Dan ketika panen tiba, mereka tidak bisa menikmati hasil panenan, karena seringkali mereka harus tombok. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum ada. Mereka kini sudah pada tingkat pasrah, meratap diri pada Allah SWT, karena mereka betul-betul merasa tak ada pihak mana pun yang mempedulikan nasib mereka.

Melihat kenyataan ini, Pengurus Cabang NU Jember mencoba berempati, dengan menggelar Bahsul Masail (semacam diskusi intensif) pada tanggal 3-4 April 2003, di Pondok Pesantren Nuril Islam. Hasil diskusi intensif selama dua hari tersebut, para kiai akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan para wakil rakyat. Rekomendasi tersebut berisi beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menyediakan permodalan untuk usaha tani tembakau dengan bunga rendah, prosedur yang sederhana dan tidak harus dengan jaminan (kolateral).

Kedua, meminta agar penyediaan modal itu disalurkan melalui bank pemerintah yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya petani tembakau. Ketiga, bahwa pihak yang diperbolehkan melakukan usaha penanaman tembakau adalah petani tembakau. Keempat, pihak pabrikan, sesuai dengan prinsip anti monopoli langsung maupun tak langsung, tidak boleh terlibat dalam usaha pertanian/penanaman tembakau.

Kelima, pemerintah wajib mengusahakan ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, obat dan sebagainya) yang mencukupi kebutuhan petani, dengan harga yang wajar dan berkualitas. Keenam, pemerintah wajib memfasilitasi petani tembakau dengan informasi yang mudah diakses perihal tatacara budidaya tembakau yang inovatif. Ketujuh, pemerintah wajib melindungi petani untuk mendapatkan harga jual tembakau minimal di atas rata-rata harga produksi. Kedelapan, di atas harga minimal seperti yang disebutkan pada poin tujuh, harga jual ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas tembakau yang diidentifikasi dengan alat ukur yang menjamin obyektivitas.

Kesembilan, untuk menjaga proses tawar menawar yang fair, pemerintah diminta untuk membentuk pelelangan tembakau (PPT) dimana petani, produsen dan pembeli dapat melakukan transaksi secara terbuka. Kesepuluh, untuk mengantisipasi adanya hasil tembakau yang karena satu dan lain hal tidak terserap oleh pasar, pemerintah membentuk gudang penyangga (buffer stock) untuk melakukan pembelian darurat. Kesebelas, untuk menghindari pengacauan harga yang dapat merugikan petani, pemerintah harus melarang aksi penyelundupan tembakau dari luar daerah.

Apakah rekomendasi para Kiai NU ini cukup efektif? Tampaknya tidak. Karena beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 2003 Pemda Jember justru mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2003, yang intinya malah memojokkan petani. Dalam Bab III, Pasal 6 ayat 2 perda tersebut, dikatakan bahwa, “Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penanaman tembakau sendiri, kecuali memiliki ijin pengusahaan tembakau.” Ketentuan ini telah menjadi ‘pasal karet’ yang menguntungkan pemerintah tetapi pada sisi lain sangat merugikan petani. Karena perusahaan-perusahaan tembakau memanfaatkan ketentuan ini dengan sangat baik, tentu dengan cara-cara yang konspiratif.

Berbagai kebijakan pertembakauan inilah yang menggelisahkan petani Jember saat ini. Parto, petani dari Glundengan, Kecamatan Wuluhan, mengatakan pendapatannya dari menanam tembakau dulu bisa mencapai Rp 4,5 juta. Tetapi kini hanya mendapatkan Rp 300 ribu saja dalam sekali panen. Hal senada juga dikatakan Komariah, dari desa Panca Karya, kecamatan Ajung, Jember. Ia telah habis-habisan membiayai ongkos produksi. Tetapi setelah panen harga tembakau jatuh di luar perkiraannya. Apa yang telah direkomendasikan Kiai NU ternyata tak dapat membuahkan apa-apa buat mereka.

Maka para petani kini tak lagi mempercayai siapa pun. Para petani yang mayoritas santri ini, kini menyatakan kebulatan tekadnya untuk berjuang merubah nasibnya sendiri dengan kerja kolektif, yakni dengan berhimpun dalam organisasi Kelompok Tani Independen (KTI). Anggota KTI sudah mencapai ribuan petani di seluruh wilayah Jember. Mereka bersepakat untuk tidak percaya lagi pada elite politik yang ada di Jember, karena mereka telah terbukti berkali-kali membohongi petani.

Ketidakpercayaan itu berlanjut hingga kini, di musim Pemilu 2004. Mereka tidak lagi mempercayai partai politik dan elite politik mana pun. Penguasa telah merampas tanah mereka, harga tembakau mereka hancurkan, petani tak dilindungi, konglomerat yang menyengsarakan petani justru dibela. “Silahkan partai-partai menjual propaganda untuk perbaikan kaum tani, tetapi kami tidak akan mempercayai hal itu,” ujar Tarup. Lalu salahkah mereka bila nanti memilih abstain (golput) dalam Pemilu?

KONSTRUKSI WARIA

Kontruksi tentang waria selama ini yang berkembang dimasyarakat dianggap sangat menjijikkan. Ia tidak saja tidak dianggap sebagai identitas gender yang otonom, lepas dari kontruksi laki dan perempuan, lebih dari itu ia dikontruksi sebagai bentuk lain yang harus dibunuh. Haram dalam perpektif agama-agama itulah salah satu dasar waria harus dilarang. Pemahaman atas tels agama selama ini tentang waria memang sangat tidak mengakomodasi keberadaannya. Waria oleh agama agama dianggap kelainan seksual sekaligus kelainan sosial yang harus diberantas. Tafsir tunggal agama dalam bentuknya heteroseksual jelaslah tidak mendapatkan tempat bagi munculnya gerakan homoseksual yang menjadi kebiasaan kaum waria selama ini. Disamping bermasalah dimata agama, waria juga dianggap bermasalah dimata sosial. Hadirnya sosok waria yang berpenampilan molek, bak perempuan “monggoda” yang dietalasekan dijalan jalan besar perkotaan dianggap perusak rumah tangga orang. Bahkan perusak moral masyarakat, terutama kaum laki-laki, sehingga harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat umumnya (tentu yang masuk dalam hegemoni wacana seks tunggal). Atas dasar inipula, negara yang dalam bentuknya seperti polisi, polisi pamongpraja, atau dinas sosial kerapkali melakukan operasi penggerebekakka terhadap pangkalan pangkalan waria, saat beroperasi. Bahkan dalam banyak kasus, seperti belakangan ini yang terjadi di Surabaya, atas dasar penertiban sosial, banyak psk, dan waria mengalami tindak kekerasan oleh aparat negara saat terjadi operasi. Benarkah waria sampah masyarakat? Jawabnya tentu dari perspektif mana kita memandang. Tapi yang pasti, waria khususnya di Indonesia adalah nagia dari komunitas sub altern yang tidak bersuara bebas untuk merepresentasikan kepentingan kepentingannya, termasuk memperjuangkan kepentingan kepentingannya dalam kebijakan politik negara. Seiring dengan suasana demokrasi yang berkembang belakangan ini di Indonesia beberapa kelompok organisasi yang berlatar belakang wariapun muncul. Organisasi kewariaan ini jelaslah hendak memperjuangkan kepentingan kepentingan kolektif mereka. Sebut saja IGAMA (Ikatan Gay Malang), atau Gaya Nusantara (di Surabaya), atau Iwama (ikatan waria malang) setidak tidaknya hendak menyuarakan suara suara perih kaum gay dan waria yang selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama dan negara). Bahkan banyak juga kalangan gay atau waria yang secara pribadi memperjuangkan diri untuk menduduki jabatan jabatan publik. Sebut saja Merlyn di Malang yang secara pribadi mendaftarkan diri menjadi calon Walikota Malang periode 2003-2008. Namun karena status sosialnya sebagai waria ia tidak dianggap memiliki kelayakan untuk menjadi calon walikota Malang saat itu. Kasus perjuangan kaum gay ,seperti Dede oetomo di Surabaya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD perwakilan Jawa Timur pada pemilu 5 April lalu setidaknya juga merepresentasikan kepentingan kaum gay dan waria. Nah, dalam liputan ngaji budaya kali ini hendak mengekspose pergulatan kum waria sehari hari. Mulai di difatwa haram oleh kalangan agamawan, dikerjar kejar oleh aparat negara, sampai mereka mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingan kepentingan mereka. Liputa ini mengambil lokus kecil diwilayah perkotaan surabaya dan malang. Berbagai acara disiapkan oleh masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Salah satu kelompok yang dengan sigap mempersiapkan diri itu adalah Pemuda Muhammadiyah Surabaya. Bersama 9 komponen umat Islam lainnya, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ikatan Remaja Masjid, Nasyi’atul Aisiyah, Pelajar Islam Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Hidayatullah, Pemuda Muhammadiyah mendirikan sebuah gerakan yang dinamakan Posko Anti Maksiat. Menurut Aqib Zarnuji, MAg, Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya yang juga Koordinator Posko Anti Maksiat, tujuan pembentukan Posko Anti Maksiat tersebut untuk memberikan peringatan (warning) bagi pelaku maksiat yang ada di Surabaya. “Kami melihat baik Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun waria, terutama yang dijalan-jalan itu, jelas melakukan protitusi, bahkan sangat mungkin juga terlibat dengan narkoba. Walaupun kami belum memiliki data yang akurat, tapi sekilas melihat tampilan mereka yang soronok, dan mengarah pada pornoaksi itu jelas merupakan tindakan prostitusi. Ini merupakan penyakit sosial yang harus dihabiskan,” tegas Aqib. Masih menurut Aqib, Posko tersebut menggunakan jaringan remaja masjid se-Surabaya untuk melakukan pemantauan di sekitar lingkungannya. Jadi para remaja masjid itu akan menjadi informan atas tindak maksiat yang berlangsung di tengah masyarakat. Hal ini, menurut Aqib, dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2003 yang mewajibkan tempat hiburan malam di Surabaya untuk tutup selama bulan Ramadhan. “Kami memang berharap aparat lebih intensif dalam melakukan ketertiban sosial, sebab mereka yang berwenang untuk memaksa para PSK dan waria untuk menjauhi tindakan maksiat,” lanjut Aqib. Aqib, dan mungkin juga sebagian muslim lainnya, merasa menutup tempat-tempat hiburan dan merazia para PSK dan waria merupakan amal saleh. Karena dengan begitu ia telah menjalankan ajaran Islam untuk menganjurkan kebaikan dan menjauhkan kemunkaran (amar makruf nahi munkar). Namun satu hal yang mungkin sering dilupakan oleh Aqib dan kawan-kawannya, apakah mereka sudah memikirkan alternatif apa yang bisa diberikan kepada para PSK dan waria itu, setelah mereka melarang dan menutup tempat mereka mencari nasfkah? Bukankah waria dan PSK itu juga manusia yang membutuhkan nafkah untuk kehidupannya? Tim Ngaji Budaya sendiri, di malam pertama bulan Ramadhan yang lalu sempat berdiskusi panjang dengan para PSK dan waria itu. Mereka malam itu nyaris tidak memperoleh uang. Mereka menyatakan sedih sekali, karena selama ini mereka selalu dilihat aspek buruknya saja, mulai dari pengganggu ketertiban sosial, sarang prostitusi, kriminalitas dan tempat meruaknya penyakit-penyakit sosial lainnya. Karena itu mereka setiap saat mendapat ancaman razia dari berbagai kelompok masyarakat. Jarang ada pihak yang mau berempati terhadap kelompok ini. Paling tidak itulah yang dirasakan Mbak Yayuk, Ketua Perwakos (Persatuan Waria Kota Surabaya), yang malam itu kami temui di Jalan Irian Barat (yang terkenal dengan sebutan Irba). Ia mengatakan, kehadiran dirinya bersama kawan-kawan waria di Irba tak lebih dari upaya menyambung hidup saja. Jika saja ada perkerjaan yang lebih bagus tentu mereka akan menerimanya dengan suka cita. “Siapa sih mas, yang suka dengan pekerjaan seperti ini? Apalagi orang yang sudah tua seperti saya ini, tambah susah. Saya tidak cantik seperti gadis-gadis itu. Kasarnya saya ini sudah tidak laku. Jadi kalau ndak pandai-pandai usaha, ya bagaimana bisa menyambung hidup,” ujar Yayuk dalam dialek Surabaya yang kental sambil menunjuk beberapa gadis muda PSK. Kegundahan Yayuk setidaknya merepresentasikan bahwa kehidupan saat ini tidaklah ramah terhadap kalangan waria yang dalam kategori sosial menempati jenjang paling bawah dari struktur sosial. Banyak upaya yang sudah dilakukan para waria itu untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Diantaranya dengan membentuk organisasi. Melalui organisasi itulah mereka melakukan aktivitas yang positif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Salah satu organisasi itu adalah Elit Model Waria yang dikoordinir oleh Kiki. Kiki tegas menolak kalau waria hanya dikonstruksi sebagai penyakit sosial yang hanya bisa menebar kemaksiatan. Kiki menyatakan bahwa waria juga memiliki prestasi yang membanggakan. Kiki bersikeras ingin menunjukkan bahwa waria juga memiliki karya, memiliki prestasi kerja layaknya masyarakat lainnya. “Jangan salah, anggota kami juga ada yang memiliki posisi prestesius yang selama ini dibanggakan orang. Kami juga bisa menjadi mitra pemerintah untuk sosialisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Seperti beberapa tahun belakangan ini kami gencar sekali melayangkan kampanye Anti AIDS ke seluruh pelosok masyarakat, termasuk para pekerja seks komersial,” ujarnya. Kiki bersama rekan-rekannya selama ini memang getol untuk memberdayakan keterampilan dan intelegensi kaumnya. Teman-teman Kiki, yang tergabung dalam Elit Model memang semuanya waria, tapi tak semuanya dandan. Banyak juga di kalangan mereka yang sangat maskulin, seperti mereka yang bekerja di sektor publik seperti pegawai bank, atau wiraswasta. Kiki sendiri mengakui ada waria yang jahat, tetapi tidak bisa kalau dikatakan semua waria jahat. Namun repotnya, selama ini masyarakat pada umumnya (mainstream) sudah memiliki gambaran bahwa semua waria jahat. Hal ini sangat berbeda dalam memandang orang laki-laki dan perempuan, yang selalu bisa dipilah mana yang jahat dan mana yang tidak. Kiki dan teman-temannya yang tergabung dalam Elit Model Waria, hendak menyampaikan pesan kepada publik bahwa waria juga bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi publik, tak hanya bisa menjual diri. Kalangan waria seperti Kiki dan Mbak Yayuk sangat berharap kontruksi buruk yang selama ini dilekatkan kepada waria segera dikurangi kalaupun toh tak bisa menghilangkannya. Totalitas kalangan waria yang tergabung dalam Elit Model untuk memperjuangkan citra positif bagi waria agaknya bukan sekedar bualan kosong. Ragam prestasi telah banyak mereka ukir. Dalam kesaksiannya, banyak kalangan waria yang menjadi wiraswasta seperti; kepemilikan salon, kepemilikan perusahaan garmen, kepemilikan sekolah-sekolah modeling yang justru membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Contohnya apa yang dilihat Tim Redaksi Ngaji Budaya beberapa waktu lalu di rumah Kiki di daerah Sepanjang, Sidoarjo. Saat itu Kiki dan kawan-kawannya baru saja mengantarkan delegasi Jawa Timur untuk mengikuti kontas Ratu Waria Indonesia, yakni Sopie. Dalam kontes tersebut Sophie berhasil menggondol tropi nasional, dan selanjutnya mereka mewakili Indonesia dalam kontes Ratu Waria Sedunia di Pattaya, Thailand. “Jadi jangan salah Mas, waria itu juga punya rasa nasionalisme. Kami membayangkan suatu saat nanti kami akan menjadi Ratu Waria se Dunia, dan Lagu Indonesia Raya berkumandang disana, alangkah terharunya kami,” ungkap Kiki menerawang. Apa yang dibayangkan Kiki bukanlah mimpi. Karena beberapa waktu lalu Indonesia memang pernah memenangkan Miss Universe (waria) di Amerika Serikat. Saat itu yang mewakili Indonesia adalah Cheny Han. Jelaslah ini prestasi kalangan waria yang bisa dipersembahkan untuk bangsanya. Di luar kontes-kontes itu, para waria yang tergabung dalam Elit Model juga memiliki kegiatan sosial. Setiap bulan mereka secara khusus meluangkan waktunya untuk membuat agenda-agenda sosial berkunjung ke panti-panti asuhan, memberikan sumbangan ke tempat-tempat ibadah, mengikuti acara buka puasa bersama, sahur bersama, menyumbang waria manula. Semua kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama, namun sangat jarang media yang mengekspos kegiatan mereka. Toh semua upaya yang dilakukan oleh para waria semacam Kiki atau Yayuk, tak juga mampu untuk meruntuhkan image publik yang terlanjur melekatkan dengan dunia waria sebagai dunia malam yang serba hura-hura, dunia prostitusi dan narkoba. Namun para waria itu terus berupaya melawan pandangan mainstream yang tak menguntungkan itu dengan kegiatan-kegiatan riil yang bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat di sekitarnya. Memang itu semua membutuhkan proses yang panjang, yang tentu semua kalangan terutama tokoh-tokoh masyarakat dan agama memiliki peran sentral dalam membentuk persespsi tentang waria. Jika memang kita memiliki komitmen terhadap demokrasi dan pluralisme, seharusnya kita mau berbagi hati dan ruang kepada kaum minoritas dan marjinal seperti waria ini. Islam sendiri sangat menghargai keberagaman manusia. Islam ingin mengangkat harkat semua umat, bukan menghancurkannya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kenapa kita mesti menghardik mereka, dengan mengatasnamakan Islam pula?

PERADABAN MODERN

Manusia di dunia sekarang sudah menginjak sebuah masa, di mana batas dan waktu sudah tidak menjadi kendala, kita dapat berjalan mengelilingi dunia hanya dengan satu jam saja lewat pesawat jet atau yang lebih cepat dari itu, kita juga bisa mengakses semua peradaban di dunia hanya dalam sekejap mata hal itu bisa di lakukan di dalam rumah kita. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah seperti itu sebuah realisasi peradaban moderen? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat fundamental di abad 21.

Plato dalam bukunya mengatakan bahwa; dunia masa lalu adalah sebuah dunia yang menjanjikan dimana para penghuninya di akui sebagai manusia, mereka hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi, dan sebuah peradaban fisik yang sangat moderen. tempat itu berada di sebuah kota yang bernama Atlantis, namun sungguh di luar dugaan dalam sekejap mata kota itu hilang dan hancur oleh tsunami dan letusan gunung berapi sehingga peradaban dan budaya yang sangat kaya itu hancur seketika, sehingga manusia memulai peradabannya yang baru kembali yang di mulai dari nol. Perkataan plato itu adalah suatu realitas yang terjadi pada masa lalu, para ilmuan sampai sekarang masih mencari peradaban yang hilang itu mulai dari Hitler (pendiri NAZI) sampai amerika moderen, namun kota itu tidak di temukan.

Dan bukan suatu kemustahilan peradaban yang kita bangun sekarang juga akan hilang tampa bekas, karena menurut enstein (penemu teori relativitas); di dunia ini ada sebuah kekuatan super dahsyat yang akal dan kemampuanku tidak bisa menjangkaunya dia ada di setiap penjuru dan dialah yang mengendalikan semuanya, dan dia akan melakukan sesuatu yang dia kehendaki sesuai dengan hukum yang telah ia tetapkan.

Semua ilmuan baik dari bidang sains, filsafat, maupun agama percaya akan datangnya hari akhir, dimana seluruh peradaban akan hancur. Ilmuan sains mengatakan; apabila kutub utara dan selatan mencair maka air laut akan naik dan seluruh kepulauan akan tenggelam dan itulah ahir zaman dan hal itu sudah terbukti akibat pemanasan global kutub utara sudah mencair dan bahkan sudah ada yag berenang di sana (jawa pos).. ilmuan filsafat dalam hal ini sama dengan ilmuan agama, mereka mengatakan; apabila tingkah laku manusia sudah tidak bisa di kendalikan, maka akan terjadilah suatu ketimpangan dalam pola kehidupan manusia dan hal ini akan berakibat kehancuran di dunia, Nabi Muhammad Saw. bersabda aku di turunkan ke dunia adalah untuk memperbaiki ahklak.

Sesuai dengan sabda Nabi di atas bahwa beliau di lahirkan di dunia hanya untuk memperbaiki ahlak adalah suatu relevansi yang sangat nyata dalam peradaban moderen, kenapa hal itu bisa terjadi? padahal nabi muhaammad di lahirkan 14 abad yang lalu. namun pemikirannya tetap abadi sepanjang masa. Hal ini terbukti bahwa peradaban moderen yang sebenarnya adalah sebuah realisasi dari ahlak yang baik, dan apabila sebuah peradaban tidak di sertai ahlak yang baik maka tiadalah artinya peradaban itu, karena hanya akan memunculkan barbarisme baru, seperti apa yang terjadi di era sekarang. Jadi kalau para manusia dan para mahluk di duni menginginkan peradaban yang sangat maju dalam artian seluruh manusia dan mahluk diakui sebagai sesuatu yang utuh dan berkeadilan berdasarkan nurani, maka junjunglah ahlak yang setinggi-tingginya dan katakan bahwa “aku bisa berahlak yang baik sesuai dengan analisa sains, rasionalisasi filsafat, dan ajaran agama”.

PERKEMBANGAN IPTEK 1

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara “potong kompas”. Dampak buruk dari perkembangan “Dunia Maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini dan masa depan.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime” atau kejahatan mayantara.

Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan moderen dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker dan sebagainya.

Peristiwa kejahatan mayantara yang pernah menimpa situs Mabes TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan sisi gelap dari kejahatan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet. Begitu juga situs Microsoft, NASA dan Pentagon tidak luput pula dari para hacker nakal untuk mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh negara adidaya, Amerika Serikat. Ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat sempat pula mengarah pada perang hacker karena mengubah situs FBI menjadi wajah pilot Cina yang tewas dalam suatu insiden di Laut Cina Selatan dengan pesawat pengintai Amerika yang berada di wilayah udara Cina.

Semua peristiwa di atas adalah beberapa contoh disalahgunakannya kemajuan teknologi informasi untuk tujuan buruk yang dapat merugikan pihak lain dalam tatanan dunia semakin maju dalam globalisasi ekonomi. Inilah sebenarnya salah satu sisi paling buruk yang tidak dapat dihindarkan dan disembunyikan dari kemajuan teknologi informasi dewasa ini sebagaimana pernah diramalkan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene bakal ada perubahan dunia menjadi perkampungan global (global village) dengan pola satu sistem perekonomian atau single economy system, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi demikian dapat menyebabkan orang menghalalkan segala cara, terutama pada saat berlakunya pasar bebas (free market) untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sarana teknologi canggih.

Masalah ini segera menjadi pusat perhatian dari masyarakat internasional. Pada International Information Industry Congress (IIC) 2000 Millenium di Quebec, Kanada, tanggal 19 September 2000 merumuskan perlunya kewaspadaan terhadap perkembangan cybercrimes yang dapat merusak sistem dan data vital teknologi perusahaan dalam kegiatan masyarakat industri. Panitia Kerja Perlindungan Data Dewan Eropa (The Data Protection Working Party of Europe Council) menyatakan pula bahwa cybercrimes adalah bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi yang perlu ditanggulangi dalam waktu singkat. Konperensi Cybercrimes International di London, Februari 2001 menyatakan dengan tegas bahwa cybercrime adalah salah satu dari aktivitas kriminal yang paling cepat tumbuh di planet bumi ini. Kerugian yang ditimbulkan luar biasa besarnya yang mencapai US $ 40 miliar per tahun. Di Amerika Serikat menurut hasil penelitian dari United States of Computer Security Institute (USCSI) menunjukkan bahwa sekitar 90% perusahaan (corporates) berskala besar mengaku telah mendeteksi adanya pelanggaran keamanan terhadap sistem komputerisasi yang mereka gunakan dalam kegiatan industri. Sebanyak 273 perusahaan di sana telah mengalami finantial losses yang cukup signifikan untuk tambahan modal bagi perkembangan perusahaan tersebut. Nilai kerugian mencapai US $ 265 juta dan sebagian besar dari transaksi ilegal.
Bagi Indonesia sebagai suatu negara berkembang dan kepulauan yang cukup besar tidak akan luput dari pengaruh perkembangan buruk teknologi informasi dewasa ini maupun masa depan. Masalah ini perlu ditanggulangi supaya tidak menjadi korban kejahatan mayantara dengan kerugian besar bagi warga masyarakat, bangsa dan negara mengingat negeri ini amat rentan dengan pelbagai bentuk kejahatan sebagai dampak dari kemajuan iptek, baik oleh hacker/cracker nakal di dalam maupun luar negeri.

Makna dan Perkembangan Kejahatan Mayantara

Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (the culture of technology). Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin “sempit” ini. Semua ini dapat dipahami, karena teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan keamanan negara bahkan kebutuhan intelijen. Contohnya adalah teknologi yang dimiliki Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Israel.

Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, seyogianya implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat moderen yang memakai teknologi tinggi harus mampu untuk mengurangi perilaku yang dapat merugikan kepentingan bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Harus diingat, perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang ini dan masa akan datang yang tidak mungkin untuk diberantas tuntas.

Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya yang selalu mengancam dalam setiap saat kehidupan masyarakat. Di sini perlu ada semacam batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum dari kemajuan teknologi moderen yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Kemampuan hukum pidana menghadapi perkembangan masyarakat moderen amat dibutuhkan mengingat pendapat Herbert L. Packer “We live today in a state of hyper-consciousness about the real of fancied breakdown of social control over the most basic threats to person and proverty”. Artinya, dewasa ini kita hidup dalam suatu negara dengan kecurigaan tinggi seputar kenyataan pengendalian sosial dari khayalan melebihi ancaman paling dasar terhadap orang dan harta benda. Roberto Mangabeira Unger pernah mengemukakan, “the rule of law is intimately associated with individual freedom, even though it fails to resolve the problem of illegitimate personal dependency in social life”. Artinya, aturan hukum merupakan lembaga pokok bagi kebebasan individu meskipun ia mengalami kegagalan untuk memecahkan masalah ketergantungan pribadi yang tidak disukai dalam kehidupan sosial. Wajar hukum harus mampu mengantisipasi setiap perkembangan pesat teknologi berikut dampak buruk yang ditimbulkannya, karena amat merugikan.

Penyalahgunaan teknologi informasi ini akan dapat menjadi masalah hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang, bangsa dan negara lain. Sarana yang dipakai dalam melakukan aksi kejahatan mayantara ini adalah seperangkat komputer yang memiliki fasilitas internet. Penggunaan teknologi moderen ini dapat dilakukan sendiri oleh hacker atau sekelompok cracker dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian moril, materil dan waktu seperti rusaknya data penting, domain names atau nama baik, kepentingan negara ataupun transaksi bisnis dari suatu korporasi atau badan hukum (perusahaan) mengingat kejahatan mayantara atau teknologi informasi ini tidak akan mengenal batas wilayah negara yang jelas. Kejahatan teknologi informasi ini menurut pendapat penulis dapat digolongkan ke dalam supranational criminal law. Artinya, kejahatan yang korbannya adalah masyarakat lebih luas dan besar terdiri dari rakyat suatu negara bahkan beberapa negara sekaligus. Kejahatan dengan jangkauan korban yang memiliki data penting ini dapat menimpa siapa dan kapan saja mengingat akses teknologi mayantara pada masa depan sulit untuk menyembunyikan sesuatu data yang paling dirahasiakan, termasuk data negara.

Kejahatan ini beraspek pada masalah hukum internasional mengingat pendapat J.G Starke, bahwa ada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain dan hubungan negara-negara dengan individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan atau badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Kejahatan mayantara sudah jelas akan dapat menjangkau pada kepentingan masyarakat internasional. Ini cukup berarti menurut Romli Atmasasmita, karena adanya standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut yang harus dapat melindungi kepentingan semua pihak.

Segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi adalah menyalahgunakan kemudahan teknologi digital untuk kepentingan tertentu yang sangat merugikan bagi pihak lain. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu kredit (credit card), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran e-mail bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terorisme dan ekstrimisme di internet. Semua bentuk kejahatan mayantara tersebut amat merugikan bagi kepentingan individu, kelompok masyarakat, bangsa dan negara bahkan internasional yang mendambakan selalu terwujudnya perdamaian abadi dalam tatanan masyarakat ekonomi global.

Pada Kongres PBB ke-X tahun 2000, pengertian atau definisi dari cybercrime dibagi dua, yaitu pengertian sempit, yakni “any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them”. Artinya, kejahatan ini merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum yang langsung berkaitan dengan sarana elektronik dengan sasaran pada proses data dan sistem keamanan komputer. Di dalam pengertian luas, cybercrime didefinisikan sebagai : “any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network”. Artinya, perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sarana atau berkaitan dengan sistem atau jaringan komputer termasuk kejahatan memiliki secara illegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sarana sistem atau jaringan komputer. Selain itu, Cybercrime dapat juga diartikan sebagai “crime related to technology, computers, and the internet”. Artinya, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer dan internet.

Dari pengertian di atas memberikan gambaran betapa pengertian dan kriminalisasi terhadap Cybercrime cukup luas yang dapat menjangkau setiap perbuatan ilegal dengan menggunakan sarana sistem dan jaringan komputer yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, supaya jelas dalam kriminalisasi terhadap cybercrime harus dibedakan antara harmonisasi materi/substansi yang dinamakan dengan tindak pidana atau kejahatan mayantara dengan harmonisasi kebijakan formulasi kejahatan tersebut. Perbedaan ini penting untuk menentukan, apakah jenis kejahatan ini akan berada di dalam atau di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang pidana khusus yang membutuhkan kerangka hukum baru untuk diberlakukan secara nasional. Saat ini telah ada konsep KUHP Baru yang dapat menambahkan pasal-pasal sanksi ancaman terhadap pelaku dari kejahatan mayantara dan RUU tentang Teknologi Informasi antara lain mengatur soal yurisdiksi dan kewenangan pengadilan (Bab VIII), penyidikan (Bab X) dan ketentuan pidana (Bab XI).

Pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya untuk ius constitutum sebagai hukum positif, yakni hukum yang diberlakukan saat ini akan tetapi juga ius constituendum atau hukum masa depan. Merujuk pada sistematika Draft Convention on Cybercrime dari Dewan Eropa (Council of Europe) yaitu Draft No. 25, Desember 2000 dimana konvensi ini ditandatangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest, Bulgaria, maka Barda Nanawi Arief memberikan kategori cybercrime sebagai delik dalam empat hal sebagai berikut. Pertama, delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk di dalamnya (a) mengakses sistem komputer tanpa hak (illegal acces), (b) tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (illegal interception), (c) tanpa hak merusak data (data interference), (d) tanpa hak mengganggu sistem (system interference), (e) menyalahgunakan perlengkapan (misuse of devices). Kedua, delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer (computer related offences : forgery and fraud). Ketiga, delik-delik yang bermuatan tentang pornografi anak (content-related offences, child pornography). Keempat, delik-delik yang berhubungan dengan masalah hak cipta (offences related to infringements of copyright).

Sementara Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly melihat kebijakan formulasi cybercrime dapat dilakukan dalam dua pendekatan. Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (high-tech) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulanginya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU KUHP Baru. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (new legal framework) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Kendati ketentuan dalam KUHP belum bisa menjangkau atau memidana para pelaku kejahatan ini dengan tepat dan undang-undang teknologi informasi belum ada yang dapat mengatur masalah penyalahgunaan teknologi, akan tetapi kejahatan mayantara harus tetap menjadi prioritas utama penegak hukum kepolisian untuk menanggulanginya. Dampak buruk teknologi menjadi masalah serius bagi umat manusia pada masa depan, apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan maksud untuk menarik keuntungan ataupun mengacaukan data penting pihak lain bahkan negara bisa menjadi korbannya.

Keadaan ini tidak dapat dihindarkan mengingat salah satu ciri dari masyarakat moderen adalah kecenderungan untuk menggunakan teknologi dalam segenap aspek kehidupannya. Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihentikan oleh siapa pun sebagai wujud dari hasil kebudayaan. Di sini menjadi tugas dari pihak pemerintah, penegak hukum kepolisian dan warga masyarakat untuk mampu mengantisipasi setiap bentuk kemajuan teknologi digital yang pesat sehingga dampak buruk perkembangan yang merugikan dapat ditanggulangi lebih dini.

Bentuk-bentuk Kejahatan Mayantara

Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.

Manifestasi kejahatan mayantara yang terjadi selama ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi (borderless state), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan cracker bisa melakukannya lewat lintas negara (cross boundaries countries) bahkan di negara-negara berkembang (developing countries) aparat penegak hukum, khususnya kepolisian tidak mampu untuk menangkal dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.

Disisi lain, kemampuan para hacker dan cracker dalam “mengotak-atik” internet juga semakin andal untuk mengacaukan dan merusak data korban. Mereka dengan cepat mampu mengikuti perkembangan baru teknologi bahkan menciptakan pula “jurus ampuh” untuk membobol data rahasia korban atau virus perusak yang tidak dikenal sebelumnya. Perbuatan ini jelas akan menimbulkan kerugian besar dialami para korban yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat mengingat ada pula antibody virus tidak mudah ditemukan oleh pembuat software komputer.

Wajar kejahatan mayantara akan menjadi momok baru yang menakutkan bagi setiap orang bahkan masyarakat internasional dewasa ini dan masa depan akibat kemajuan teknologi yang digunakan bukan untuk tujuan kemaslahatan umat manusia, akan tetapi menghancurkan hasil rasa, karsa dan cipta orang lain. Berdasarkan catatan dari National Criminal Intellengence Services (NCIS) di Inggris terdapat 13 macam bentuk-bentuk cybercrime.

Pertama, Recreational Hackers, kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk iseng-iseng mencoba kekurangandalan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu perusahaan. Tujuan iseng-iseng ini oleh pelaku dimaksudkan sekedar hiburan akan tetapi mempunyai dampak pada kejahatan mayantara yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Kedua, Crackers atau Criminal Minded Hackers, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban. Sebagai contoh pada tahun 1994 Citibank AS di Inggris mengalami kebobolan senilai US $ 400.000 oleh cracker dari Rusia. Pelaku akhirnya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun serta harus mengembalikan sejumlah uang yang dijarah. Tipe kejahatan ini dapat terjadi dengan bantuan orang dalam yakni biasanya adalah staf karyawan yang “sakit hati” atau datang dari kompetitor dalam kegiatan bisnis sejenis.

Ketiga, Political Hackers, yakni aktivis politik atau hactivist melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dalam usaha untuk kampanye anti Indonesia pada masalah Timor Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta dan kawan-kawan sehingga situs Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sempat mendapat serangan yang diduga keras dari kelompok anti integrasi sebelum dan setelah jajak pendapat tentang Referendum Timor Timur tahun 1999 lalu.

Keempat, Denial of Service Attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan enerji.

Kelima, Insiders (Internal) Hackers yang biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modus operasinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pimpinan korporasi dengan merusak data atau akses data dalam transaksi bisnis. Contoh Departemen Perdagangan dan Perindustrian Inggris pernah mengumumkan bahwa tahun 1998 perusahaan di negeri itu menderita kerugian senilai 1,5 miliar poundsterling, akibat kelakuan musuh dalam “selimut” ini.

Keenam, viruses. Program pengganggu (malicious) perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh hackers hanya bisa melalui floppy disk. Akan tetapi dengan berkembangnya internet dewasa ini, virus dapat bersembunyi di dalam file dan downloaded oleh user (pemakai) bahkan menyebar pula melalui kiriman e-mail. Seperti “dunia kedokteran”, maka pada “dunia komputer” memang telah menciptakan jurus anti virus seperti Melissa 1999 atau Lovebug 2000 dan sebagainya, namun masih belum dapat berbuat banyak untuk membasmi semua jenis virus komputer yang terus berkembang dengan pesat.

Ketujuh, piracy. Pembajakan software atau perangkat lunak komputer merupakan trend atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda. Pihak produsen software yang memproduksi piranti induk (master) dari permainan (games), film dan lagu dapat kehilangan profit atau keuntungan karena karyanya dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam bentuk CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tanpa seizin penciptanya melalui video caset decoder (vcd), compact disc (cd), play station dan cassete recorder.

Kedelapan, fraud adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh adalah harga tukar saham yang menyesatkan melalui rumour yang disebarkan dari mulut ke mulut atau tulisan. Begitu juga dengan situs lelang fiktif dengan mengeruk uang masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim bahkan identitas para pelakunya tidak dapat dilacak dengan mudah.

Kesembilan, gambling. Perjudian di dunia mayantara semakin global sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara berdasarkan pada locus delicti atau tempat kejadian perkara, karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi dengan sarana komputer yang dimilikinya secara mobil. Dari kegiatan gambling ini, uang yang dihasilkan dapat diputar kembali di negara yang merupakan the tax haven, seperti Cayman Island yang juga merupakan surga bagi para pelaku money laundering. Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku sebagai negara tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional. Upaya mengantisipasinya adalah diterbitkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

Kesepuluh, pornography and paeddophilia. Perkembangan dunia mayantara selain mendatangkan berbagai kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah melahirkan dampak negatif berupa “dunia pornografi” yang mengkhawatirkan berbagai kalangan terhadap nilai-nilai etika, moral dan estetika. Melalui news group, chat rooms bahkan mengeksploitasi pornografi anak-anak di bawah umur, kegiatan hackers ini amat meresahkan bagi kalangan orang tua, agamawan dan masyarakat beradab.

Kesebelas, cyber stalking adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun e-mail “sampah” ini tidak dikehendaki oleh para user bahkan secara paksa memperoleh identitas personal secara detail tentang calon para korbannya, akan tetapi kiriman ini sangat merepotkan dan menghabiskan waktu user untuk membersihkan halaman komputernya dari “sampah” tidak diundang ini. Para pemakai komputer hanya bisa menggerutu terhadap pelakunya.

Keduabelas, hate sites. Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para “ekstrimis” untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut oleh seseorang/kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai “pesan” yang disampaikan.

Ketigabelas, criminal communications. NCIS telah mendeteksi bahwa internet dijadikan sebagai alat yang andal dan moderen untuk melakukan kegiatan komunikasi antar Gangster, anggota sindikat obat bius dan bahkan komunikasi antar “Hooligan” di dunia sepakbola Inggris. Komunikasi lewat internet merupakan alat atau sarana yang cukup ampuh untuk melakukan kejahatan terorganisir.

Bagaimanakah dengan kasus kriminalitas atau modus operandi yang berbasiskan pada teknologi digital di Indonesia?. Beberapa kasus kejahatan mayantara yang terjadi dan ditangani oleh penegak hukum kepolisian lebih banyak bermotifkan pada masalah ekonomi antara lain pembobolan rekening bank yang dialami BNI Cabang New York (1987) dengan kerugian Rp. 30 miliar, Bank Danamon Jakarta (1990) sebanyak Rp. 372 miliar, Bank Panin Cabang Senayan, Jakarta (1995) sebanyak Rp. 4,2 miliar, Hongkong Bank di Jakarta (1996) sebanyak Rp. 96 miliar. Kasus penyadapan credit card pada beberapa daerah sempat marak pada tahun 2001 lalu.

Bentuk-bentuk dari kejahatan mayantara lain bukan berarti tidak pernah terjadi di Indonesia, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh para korban pada pihak kepolisian, maka masalah ini tidak menonjol dan menjadi prioritas penegakan hukum. Keadaan demikian sebenarnya akan menjadi kejahatan tersembunyi (hidden crime of cyber) pada masa depan apabila tidak ditanggulangi secara hukum.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Mayantara

Harus diakui bahwa Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang cukup signifikan di bidang penegakan hukum (law enforcement) dalam upaya mengantisipasi kejahatan mayantara seperti dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Kesulitan yang dialami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada sehingga pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, kecuali kejahatan mayantara yang bermotif pada kejahatan ekonomi/perbankan.

Di Inggris dan Jerman membentuk suatu institusi bersama yang ditugaskan untuk dapat menanggulangi masalah Cybercrime Investigation dengan nama National Criminal Intellegence Service (NCIS) yang bermarkas di London. Pada tahun 2001, Inggris meluncurkan suatu proyek yang diberi nama “Trawler Project” bersamaan dibentuknya National Hi-tech Crime Unit yang dilengkapi dengan anggaran khusus untuk cyber cops. Sementara itu, Amerika Serikat membentuk pula Computer Emergency Response Team (CERT) yang bermarkas di Pittsburg pada tahun 1990-an dan Federal Bureau Investigation (FBI) memiliki Computer Crime Squad di dalam menanggulangi kejahatan mayantara. Beberapa negara Asia lain ternyata telah maju selangkah dengan membentuk perangkat undang-undang teknologi informasi seperti The Computer Crime Act 1997 (Malaysia), The Computer Misuse Act 1998 (Singapura), dan The Information Technology Act 1999 (India), Pihak kepolisian Indonesia telah membentuk suatu unit penanggulangan kejahatan mayantara dengan nama Cybercrime Unit yang berada di bawah kendali Direktrorat Reserse Kriminal Polri. Pembentukan unit kepolisian ini patut dipuji, namun amat disayangkan apabila unit ini bekerja tidak dilengkapi dengan perangkat legislasi anti cybercrime. Mengantisipasi kejahatan ini seyogianya dimulai melalui pembentukan perangkat undang-undang seperti dalam Konsep KUHP Baru dan RUU Teknologi Informasi yang disusun oleh Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjadjaran. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision atau “undang-undang payung”, artinya ketentuan cybercrime tidak dibuat dalam bentuk perundang-undangan tersendiri (khusus), akan tetapi diatur secara umum dalam RUU Teknologi Informasi dan RUU Telematika.

Selain melakukan upaya dengan mengkriminalisasikan kegiatan di cyberspace dengan pendekatan global, Pemerintah Indonesia sedang melakukan suatu pendekatan evolusioner untuk mengatur kegiatan-kegiatan santun di cyberspace dengan memperluas pengertian-pengertian (ekstensif interpretasi) yang terdapat dalam Konsep KUHP Baru. Artinya, Konsep KUHP Baru sebelumnya tidak memperluas pengertian-pengertian yang terkait dengan kegiatan di cyberspace sebagai delik baru.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan yang ditempuh dalam Konsep KUHP Baru yang berkaitan dengan kegiatan cyberspace antara lain: (1) dalam Buku I (ketentuan umum) dibuat ketentuan mengenai (a) pengertian “barang” (Pasal 174) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program komputer, jasa telepon atau telekomunikasi atas jasa komputer. (b) pengertian “anak kunci” (Pasal 178) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, sinyal yang telah diprogram untuk membuka sesuatu. (c) pengertian “surat” (Pasal 188) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya. (d) pengertian “ruang” (Pasal 189) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu oleh pelaku. (e) pengertian “masuk” (Pasal 190) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. (f) pengertian “jaringan telepon” (Pasal 191) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer. (2) dalam Buku II memuat delik-delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dengan harapan dapat menjaring kasus-kasus cybercrime antara lain (a) menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263), (b) memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar atau merekam pembicaraan (Pasal 264), (c) merekam (memiliki) atau menyiarkan gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 266), (d) merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana atau prasarana pelayanan umum, seperti bangunan telekomunikasi atau komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh (Pasal 546), dan (e) pencucian uang (Pasal 641 – 642).

Usaha yang dilakukan di atas adalah melalui regulasi undang-undang dengan menggunakan sarana penal, yakni memperluas pengaturan cyberspace dalam Konsep KUHP Baru dan membuat suatu RUU Teknologi Informasi dan RUU Telematika yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengkajian lebih intensif terhadap masalah yang hendak dikriminalisasikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan mayantara. Persyaratan pokok adalah kerugian korban yang signifikan dengan perbuatan pelaku. Ketentuan pidana harus dapat dioperasionalkan dan keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang betul-betul dapat mengatasinya.
Meskipun hukum pidana merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), tetapi hukum pidana bukanlah alat yang cukup ampuh untuk menanggulangi kejahatan mayantara karena penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya pengobatan simptomatik sehingga dibutuhkan sarana lain yang bersifat non penal. Sarana non penal ini dapat dilakukan melalui saluran teknologi (techno-prevention) pada pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan itu sendiri yang dapat digunakan manusia, baik untuk tujuan baik maupun jahat. Pendekatan budaya ini dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan tinggi warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap setiap masalah cybercrime dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer yang baik melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan ini adalah dalam upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (code of behaviour and ethics) dalam pemakaian teknologi internet.

Pendekatan non penal ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum yang menggunakan sarana teknologi sebagai bentuk pencegahan kejahatan.

Penutup

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini patut disyukuri sebagai hasil budaya manusia moderen. Seyogianya kemajuan teknologi menolong kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Namun kemajuan teknologi membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat berupa kejahatan mayantara sehingga harus diantisipasi dengan tersedianya perangkat hukum atau undang-undang yang tepat. Dampak buruk teknologi yang disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab menjadi masalah hukum pidana dan harus segera ditanggulangi melalui sarana penal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum kepolisian. Sayangnya, perangkat undang-undang belum tersedia sebagai sarana penal dalam menanggulanginya.

Namun perkembangan teknologi digital tidak akan dapat dihentikan oleh siapapun, karena telah menjadi “kebutuhan pokok” manusia moderen yang cenderung pada kemajuan dengan mempermudah kehidupan masyarakat melalui komunikasi dan memperoleh informasi baru. Dampak buruk teknologi menjadi pekerjaan rumah bersama yang merupakan sisi gelap dari perkembangan teknologi yang harus ditanggulangi.
Mengingat kemajuan teknologi telah merambah ke pelosok dunia, termasuk kepedesaan di Indonesia, maka dampak buruk teknologi yang menjadi kejahatan mayantara pada masa depan harus ditanggulangi dengan lebih hati-hati, baik melalui sarana penal maupun non penal agar tidak menjadi masalah kejahatan besar bagi bangsa dan negara yang mengalami krisis ekonomi.

PERKEMBANGAN IPTEK 2

Di era globalisasi pada masa sekarang ini, memaksa kita terkhusus masayarakat Indonesia untuk bias mengenal dan memahamiberbagai perkembangan IPTEK, namun demikian tidak sedikit dari kita yang serba ketinggalan dengan perkembangan IPTEK. Secara jangka panjang, perkembangan IPTEK memberikan arti yang sangat positif, namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang membawa dampak negative.

Dampak Positif perkembangan IPTEK

1. Memberikan berbagai kemudahan

Maksudnya adalah bhwa perkembangan IPTEK mampu membantu manusia dalam beraktifitas. Terutama sekali yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun demikian, dampak dari perkembangan IPTEK juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian, yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin.sehingga aktifitas penanaman dapat lebih cepat di laksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Ini adalah contoh kecil efek positif perkembangan IPTEK di dalam membantu aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, dimana tanpa informasi sudah ketinggalan kita akan serba ketinggaln. terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bias dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa dahulu, kegiatan pengiriman berita sangat lambat, ha ini di karenakan kegiatan tersebut masih di lakukan secara tradisional baik itu secara lisan maupun dengan menggunakan sepucuk surat. Namun sekarang kegiatan semacam ini sudah hamper punah, dimana perkembangan IPTEK telah merubah segalanya, dan kitapun tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita.

3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan

Komputer  dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, dimana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya apalagi menggunakannya. Namun seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronok seperti computer, internet, dan hanphone (Hp) sudah menjadi benda yang menjamur. Dimana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umurpun dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan  masyarakat kita.

Dampak negative perkembangan IPTEK

1. Mempengaruhi pola berpikir

Masyarakat kita adalah masyarakat yang agresif dan penasaran serta suka dengan hal baru. Terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan  pada berbagai peralatan elektronik. Namun ternyata perkembangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pola berpikir anak, juga berdampak terhadap pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Terlebih lagi setiap harinya masyarakat kita di cekoki dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagi media elektronik.

2. Hilangnya budaya Tradisional

Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mal, perhotelan dll, mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih di kenal sebagai pasar tradisional kini berubah menjadi pasar modern. Begitu juga terhadap pergaulan anak-anak dan remaja yang sekarang sudah mengarah kepada pergaulan bebas.

3. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan

Indonesia di kenal sebagai Negara yang kaya akan umber daya alamnya, namu hingga akhir ini, Indonesia lebih di kenal sebagai Negara yang sedan g berkembang dan terus berkembang entah sampai kapan. Dan kita juga tidak mengetahui kapan istilah Negara berkembang tersebut berubah menjadi Negara maju. Salah satu contoh kecil yang lebih spesipic adalah beberapa tahun yang lalu sekitar di bawah tahun 2004,  kota pecan baru yang terletak di propinsi Riau,  lebih di kenal sebagi kota “Seribu Hutan”,  namun dalam waktu yang relative singkat, istolah seribu hutan kini telah berubah menjadi istilah yang lebih modern, yakni kota “Seribu Ruko”  di mana dalam waktu yang singkat, perkembangan pembanguna di kota ini amat sangat pesat. Mulaialah berdiri berbagai kegiatan industri,  Perhotelan, Mal, dan Gedung-gedung bertingkat serta perumahan berdiri di mana-mana.akibatnya aktifitas tradisional lumpuh, hutan gundul sehingga banyak menimbulkan berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor serta polusi tejadi di mana-mana. Inilah dampak yang harus di terima masyarakat kita hingga ke anak cucu.