PERLAWANAN PETANI JEMBER

Senin, 16 Februari 2004. Siang itu panas matahari cukup menyengat kulit. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat sekitar seribu petani Jember untuk berkumpul, mengikuti Apel Akbar Petani Jember, yang berlangsung di alun-alun Ambulu, Jember. Hadirnya Mantan Ketua Umum PBNU yang juga Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam apel akbar tersebut, sedikit banyak memberikan sebersit harapan bagi masyarakat Jember akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Peristiwa apel akbar petani ini cukup menyita perhatian publik. Bahwa di tengah eforia masyarakat politik Indonesia menyambut Pemilu 2004, para petani Jember justru menggelar apel sendiri, yang jauh dari jargon politik. Mereka mencoba mencuri perhatian, dan mengingatkan para elite politik, bahwa masih ada persoalan besar yang dihadapi petani Jember, yang diwariskan Orde Baru dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Berbagai kekuatan politik yang muncul di era reformasi, nyaris tak ada yang memperhatikan persoalan mereka secara sungguh-sungguh.

Digelarnya apel akbar petani Jember, merupakan representasi perjuangan panjang para petani untuk mempertahankan diri di hadapan kekuasaan. Seperti kesaksian para petani saat berlangsung dialog siang itu dengan Gus Dur di alun-alun Ambulu, yang diwakili oleh beberapa orang, diantaranya Syahid. Syahid menyatakan bahwa sejak tahun 1966 hampir seluruh tanah di Curah Nongko milik petani diambil alih oleh PT Perkebunan (PTP) XII yang dibekingi oleh aparat militer dan Pemda.

Persoalan tataniaga tembakau, yang menjadi tema utama apel petani Jember saat itu, sebenarnya hanyalah satu dari sekian masalah petani Jember. Yang sangat mendasar lagi adalah persoalan konflik tanah yang nyaris merata di semua wilayah Jember, seperti; Ketajek, Curah Nongko, Sukorejo, Silo, Baban, Karangharjo dan Jenggawah tentu saja. Jenggawah, bahkan kini telah menjadi persoalan yang klasik, dengan heroisme petani melawan tentara di zaman Orde Baru. Toh persoalan Jenggawah hingga kini belum tuntas bahkan sebaliknya, menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Seperti dituturkan Koordinator Serikat Tani Sukamakmur (Kecamatan Jenggawah) Tarup, saat ditemui Tim Ngaji Budaya di sela-sela apel akbar Petani Jember. Tarub mengatakan, petani Desa Sukamakmur akan menunggu saat yang tepat. “Apabila pemerintah dan PTP tetap memaksakan kehendaknya secara sepihak, nanti pada saatnya akan timbul perlawanan petani Jenggawah berikutnya. Mungkin lebih parah konfliknya dibanding dengan kasus Jenggawah sebelumnya,” tegas Tarup.

Ungkapan Tarup kiranya bukan ancaman, melainkan representasi tekad untuk mempertahankan hak. Sekian lama dipermainkan kekuasaan, kini petani merasa sudah waktunya untuk bersikap tegas, melawan semua pihak yang hendak menjarah tanah miliknya. 30 tahun bukan waktu yang pendek bagi sebuah penderitaan.

Kisah penderitaan petani Jember, bermula beberapa waktu seusai Gestapu 1965. Atas nama pengusahaan tembakau, PT Perkebunan (PTP) didukung parat militer, dengan semena-mena mengambil tanah para petani, tanpa proses perjanjian jual beli. Imam Masyhuri dan Tarup, keduanya perwakilan petani Jenggawah menceritakan, proses perampasan tanah itu berjalan dengan cara penyuapan terhadap Kepala Desa setempat, sehingga PTP dengan amat mudah memperoleh tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Dari data yang ditulis Hafid (2001), tercatat tanah petani Jenggawah yang mendapatkan status HGU meliputi 3.274 hektare.

Setelah surat HGU berada di tangan PTP, tahun 1970 aparat dari Koramil dan Polsek mengumpulkan warga Jenggawah. Petani diwajibkan mengumpulkan surat petok tanah dengan alasan akan mendapatkan ganti sertifikat tanah. Janggalnya, proses itu tidak dilakukan di Kantor Pertanahan melainkan di PTP. Belakangan, bukan sertifikat tanah yang diperoleh namun di lahan pertanahan petani justru didirikan gudang-gudang tembakau tanpa izin. Tak kurang 187 unit gudang dibangun. Sebagai imbalannya, PTP akan memberi petani 3 ton padi, 6 kwintal jagung dan 8 kwintal kedelai pertahun untuk setiap hektar tanah. Tetapi dari tahun 1970 sampai 1978, petani ditarik iuran dengan dalih pajak setengah hingga 2 ton gabah perhektar. “Saat itu PTP juga melakukan pembabatan terhadap tanaman petani yang terhampar di atas 1.314 hektare,” kata Imam Masyhuri.

Hari Jum’at, 29 Juni 1979 sekitar jam 10 pagi, terjadi perampasan hasil panen kedelai milik Bunawi dan Gojali (Babadan, Jenggawah), yang mencapai 2 ton. Gerombolan perampas ini terdiri atas 15 orang yang semuanya adalah Kades dan Kasun yang difasilitasi oleh PTP. Pada hari yang sama terjadi pengeroyokan terhadap M Amin oleh aparat desa. Peristiwa ini terjadi karena penerapan herkaveling (pendaftaran ulang) tanah oleh PTP.

Pada proses herkaveling ini, petani dipaksa menandatangani kontrak dengan PTP, yang isinya antara lain. Pertama, petani harus bersedia menjadi tenaga kerja PTP (baik dibayar maupun tidak). Kedua, petani harus tunduk pada ketentuan PTP, meskipun ketentuan itu tidak ada dasar hukumnya, sebab ketentuan PTP dianggap sebagai bagian dari hukum. Ketiga, petani harus mau menyetor sebagian hasil panen yang besarnya ditentukan oleh PTP. Pada tahun ini pula, pihak PTP membagikan tanah HGU kepada 69 anggota ABRI dari jajaran Armed yang terletak di Gumukkreang, Ajung. (Moch. Hafidz (2001), Perlawanan Petani Jenggawah, Latinpress, Bogor).

Momen itulah yang agaknya menyulut konflik terbuka antara petani dengan PTP yang dibekingi oleh aparat negara. Petani menolak herkaveling. Konflik kemudian memuncak, PTP dan aparat militer menuduh petani sebagai subversib, komunis dan sebagainya. Sejumlah petani diculik dan ditangkapi. Diantara yang diculik adalah Imam Chudori dan Ny. Aminah. Tetapi petani tidak tinggal diam, mereka membalas dengan menyandera sejumlah anggota Brimob. Ramadhan tahun 1979 menjadi Ramadhan yang panas di Jenggawah. Konflik fisik terjadi dimana-mana.

Upaya meredam ketegangan dilakukan oleh Dandim Letkol TNI AD Soebagio, dengan menggelar pertemuan. Dandim menjamin bahwa paling lambat pukul 18.00 WIB dua petani yang ditangkap (Imam Chudori dan Ny. Aminah) akan dilepaskan. Tetapi ternyata hingga pukul 19.00 keduanya tidak dilepaskan. Maka petani pun membakar gudang-gudang milik PTP. Akibat tindakannya itu para petani ditangkapi dan dijebloskan dalam penjara.

Hari-hari berikutnya merupakan perjalanan yang menyedihkan bagi para petani Jenggawah. Mereka harus menjalani proses hukum berkepanjangan, bahkan kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung. Baru 1 Oktober 1998 tuntutan petani Jenggawah menemukan sedikit titik terang. Dari pertemuan beberapa pihak diantaranya Kasdam, Kapolwil Besuki, Pemda Jatim, Pemda Kabupaten Jember, Dirut PTP dan perwakilan petani, ditandatanganilah kesepakatan bersama. Dua hal pokok dalam kesepakatan itu adalah; Pertama, pemerintah melepaskan status tanah HGU seluas 3.274 hektare untuk kemudian diberikan kepada petani penggarap. Kedua, disepakati kerjasama dalam bentuk kemitraan antara PTPN X Jember dengan petani penggarap tanah bekas HGU PTPN X.

Namun realisasi kesepakatan itu baru dapat dijalankan tahun 2001. Pada 5 Februari 2001, sebanyak 25 petani menerima sertifikat tanah. Tahap berikutnya tanggal 25 Oktober 2001 para petani menerima sertifikat tanah dari BPN Kabupaten Jember. Namun pada tahap yang kedua ini petani mendapatkan perlakuan manipulatif, karena dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jember tanggal 12 Maret 2001 Nomor 07.420.335.34.2001, disebutkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala BPN. Dengan kata lain, para petani tidak memiliki hak penuh atas tanahnya.

Situasi tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu apel akbar petani di Alun-alun Ambulu siang itu, sebenarnya merupakan satu peringatan dan keprihatinan yang sangat mendalam bagi para petani Jember. Sikap mereka adalah jelas, mereka menolak pemberlakuan ketentuan BPN tersebut. Seperti dikatakan Tarup, para petani sedikit pun tak pernah mundur untuk mempertahankan hak mereka. Mereka tidak melayangkan gugatan ke pengadilan, karena mereka tidak mempercayai pengadilan. “Hukum itu milik siapa? Milik yang kuasa kan. Belum ada ceritanya hakim membantu masyarakat petani,” ujar Tarup.

Kini para petani Jenggawah terus berpacu dengan waktu. Sementara opini di media massa mengabarkan kemenangan para petani. Tetapi dalam realitasnya mereka masih terombang-ambing dalam ketidakpastian, hingga sekarang. Kasus Jenggawah mungkin bisa diibaratkan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Akankah tragedi kemanusiaan terulang kembali? (ring/mif)

Bila Kiai NU Membela Petani

Menginjakkan kaki di Jember tidak akan lengkap bila belum merasakan tembakau Na Oogst, tembakau pilihan yang sangat berkualitas. Tembakau ini merupakan produk unggulan sekaligus penyangga utama perekonomian daerah Jember. Tetapi tembakau kini menjadi persoalan sensitif di wilayah ini. Ada anekdot yang kini tengah berkembang di kalangan petani Jember. Bahwa bila seseorang memanen nangka, maka ia akan merasakan manisnya buah nangka. Tetapi kalau petani memanen tembakau maka ia akan dihisap oleh tembakau.

Di balik anekdot ini memang tersimpan persoalan yang serius menyangkut petani tembakau. Biaya produksi, mulai dari bibit, obat, dan biaya perawatan lainnya telah menghisap habis keuangan petani sebelum panen. Dan ketika panen tiba, mereka tidak bisa menikmati hasil panenan, karena seringkali mereka harus tombok. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum ada. Mereka kini sudah pada tingkat pasrah, meratap diri pada Allah SWT, karena mereka betul-betul merasa tak ada pihak mana pun yang mempedulikan nasib mereka.

Melihat kenyataan ini, Pengurus Cabang NU Jember mencoba berempati, dengan menggelar Bahsul Masail (semacam diskusi intensif) pada tanggal 3-4 April 2003, di Pondok Pesantren Nuril Islam. Hasil diskusi intensif selama dua hari tersebut, para kiai akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan para wakil rakyat. Rekomendasi tersebut berisi beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menyediakan permodalan untuk usaha tani tembakau dengan bunga rendah, prosedur yang sederhana dan tidak harus dengan jaminan (kolateral).

Kedua, meminta agar penyediaan modal itu disalurkan melalui bank pemerintah yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya petani tembakau. Ketiga, bahwa pihak yang diperbolehkan melakukan usaha penanaman tembakau adalah petani tembakau. Keempat, pihak pabrikan, sesuai dengan prinsip anti monopoli langsung maupun tak langsung, tidak boleh terlibat dalam usaha pertanian/penanaman tembakau.

Kelima, pemerintah wajib mengusahakan ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, obat dan sebagainya) yang mencukupi kebutuhan petani, dengan harga yang wajar dan berkualitas. Keenam, pemerintah wajib memfasilitasi petani tembakau dengan informasi yang mudah diakses perihal tatacara budidaya tembakau yang inovatif. Ketujuh, pemerintah wajib melindungi petani untuk mendapatkan harga jual tembakau minimal di atas rata-rata harga produksi. Kedelapan, di atas harga minimal seperti yang disebutkan pada poin tujuh, harga jual ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas tembakau yang diidentifikasi dengan alat ukur yang menjamin obyektivitas.

Kesembilan, untuk menjaga proses tawar menawar yang fair, pemerintah diminta untuk membentuk pelelangan tembakau (PPT) dimana petani, produsen dan pembeli dapat melakukan transaksi secara terbuka. Kesepuluh, untuk mengantisipasi adanya hasil tembakau yang karena satu dan lain hal tidak terserap oleh pasar, pemerintah membentuk gudang penyangga (buffer stock) untuk melakukan pembelian darurat. Kesebelas, untuk menghindari pengacauan harga yang dapat merugikan petani, pemerintah harus melarang aksi penyelundupan tembakau dari luar daerah.

Apakah rekomendasi para Kiai NU ini cukup efektif? Tampaknya tidak. Karena beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 2003 Pemda Jember justru mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2003, yang intinya malah memojokkan petani. Dalam Bab III, Pasal 6 ayat 2 perda tersebut, dikatakan bahwa, “Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penanaman tembakau sendiri, kecuali memiliki ijin pengusahaan tembakau.” Ketentuan ini telah menjadi ‘pasal karet’ yang menguntungkan pemerintah tetapi pada sisi lain sangat merugikan petani. Karena perusahaan-perusahaan tembakau memanfaatkan ketentuan ini dengan sangat baik, tentu dengan cara-cara yang konspiratif.

Berbagai kebijakan pertembakauan inilah yang menggelisahkan petani Jember saat ini. Parto, petani dari Glundengan, Kecamatan Wuluhan, mengatakan pendapatannya dari menanam tembakau dulu bisa mencapai Rp 4,5 juta. Tetapi kini hanya mendapatkan Rp 300 ribu saja dalam sekali panen. Hal senada juga dikatakan Komariah, dari desa Panca Karya, kecamatan Ajung, Jember. Ia telah habis-habisan membiayai ongkos produksi. Tetapi setelah panen harga tembakau jatuh di luar perkiraannya. Apa yang telah direkomendasikan Kiai NU ternyata tak dapat membuahkan apa-apa buat mereka.

Maka para petani kini tak lagi mempercayai siapa pun. Para petani yang mayoritas santri ini, kini menyatakan kebulatan tekadnya untuk berjuang merubah nasibnya sendiri dengan kerja kolektif, yakni dengan berhimpun dalam organisasi Kelompok Tani Independen (KTI). Anggota KTI sudah mencapai ribuan petani di seluruh wilayah Jember. Mereka bersepakat untuk tidak percaya lagi pada elite politik yang ada di Jember, karena mereka telah terbukti berkali-kali membohongi petani.

Ketidakpercayaan itu berlanjut hingga kini, di musim Pemilu 2004. Mereka tidak lagi mempercayai partai politik dan elite politik mana pun. Penguasa telah merampas tanah mereka, harga tembakau mereka hancurkan, petani tak dilindungi, konglomerat yang menyengsarakan petani justru dibela. “Silahkan partai-partai menjual propaganda untuk perbaikan kaum tani, tetapi kami tidak akan mempercayai hal itu,” ujar Tarup. Lalu salahkah mereka bila nanti memilih abstain (golput) dalam Pemilu?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: